WAKIL Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad Khoirul Abduh menyampaikan pandangannya soal posisi Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.
Menurut dia, selain berkontribusi melalui ribuan amal usahanya, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1912 itu juga telah cukup banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan, termasuk berkaitan dengan soal politik dan demokrasi.
“Muhammadiyah telah memberikan banyak masukan-masukan dan saran yang begitu luar biasa bagi bangsa ini, termasuk kajian-kajian soal politik dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya dalam FGD ‘Nderes Politik: Amandemen UUD 1945 dan Urgensinya Bagi Bangsa’, Senin (15/7/2024).
Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim di Aula KH Mas Mansyur Gedung PWM Jatim, Kota Surabaya itu, Abduh menyebut bahwa pandangan-pandangan persyarikatan soal isu-isu kebangsaan telah tertuang di dalam sejumlah buku, yang lahir dari buah pemikiran kader-kader dan pimpinan-pimpinan Persyarikatan.
“Muhammadiyah sebenarnya kan juga sudah melakukan kajian yang berulang-ulang menyangkut soal politik dan demokrasi ini, termasuk cara bernegara di negara kita ini, sehingga kemudian muncul tiga buku, yaitu Revitalisasi Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan, dan Darul Ahdi Wa Syahadah,” sebutnya.
“Ini sekaligus sumbangsih Muhammadiyah untuk negara ini,” imbuh Abduh.
Sebelumnya, Abduh juga menegaskan, dalam konteks kebangsaan, Muhammadiyah memiliki peran yang cukup strategis. Maka, juga harus digarap secara stratejik pula.
“Kita ini (Muhammadiyah), dalam mengurus bangsa, karena mengurus bangsa itu kan mengurusi kepentingan banyak orang, maka harus stratejik,” tandasnya.
Abduh juga mengungkap, 5 butir proposal kenegaraan yang diajukan oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, termasuk soal wacana amandemen UUD 1945 kembali ke naskah aslinya, telah sampai kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir.
Meski begitu, Abduh enggan mengomentari bagaimana sikap Muhammadiyah soal amandemen UUD 1945. Sebab, wilayah tersebut dinilai adalah kewenangan PP Muhammadiyah untuk menyikapi.
Untuk diketahui, Nderes Politik edisi perdana ini terbagi dalam dua sesi kegiatan. Pertama adalah paparan dari pembicara kunci, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti soal amandemen UUD 1945 dan urgensinya bagi Bangsa Indonesia.
Selanjutnya, sesi kedua adalah FGD yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Ketua PWM Jatim Muhammad Khoirul Abduh, Ekonom Indonesia Ichsanuddin Noorsy, serta Pakar Politik UI Mulyadi.
Reporter: Ubay NA
