Waspada! Realisasi Mudik Lebaran 2026 Berpotensi Tembus 150 Juta Orang, Kemenhub Siapkan Kapasitas Maksimal

Mudik Lebaran 2026

MAKLUMAT – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengantisipasi titik kemacetan arus mudik Lebaran 2026 langsung dari sumber pergerakan arus mudik utama, yakni Jawa Barat. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini merupakan daerah penyumbang pergerakan manusia terbesar selama arus mudik dan balik Lebaran.

Guna mempersiapkan Mudik 2026 secara maksimal, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi di Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2026) malam. Salah satu fokus pembahasan adalah penanganan “pasar tumpah” di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang dinilai sebagai titik krusial kemacetan.

“Berdasarkan survei nasional, Jawa Barat merupakan salah satu daerah asal pergerakan terbesar secara nasional sekaligus menjadi wilayah lintasan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Menhub Dudy sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian Perhubungan.

Dudy menjelaskan bahwa prakiraan pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,60 persen dari total penduduk Indonesia. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan angka survei tahun sebelumnya, Menhub mengingatkan bahwa realisasi pergerakan di lapangan berpotensi lebih tinggi.

“Realisasi berbasis Mobile Positioning Data (MPD) pada Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta orang. Artinya, potensi realisasi pergerakan 2026 berpeluang lebih tinggi daripada angka survei. Ini menjadi dasar bagi kita untuk tetap menyiapkan kapasitas maksimal, khususnya di wilayah bermobilitas tinggi seperti Jawa Barat,” lanjut Menhub.

Baca Juga  Mudik Idulfitri Beririsan Nyepi 2026, Awas Kemacetan Panjang di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk!

Menhub juga menyampaikan bahwa dominasi penggunaan mobil pribadi menjadi perhatian utama mengingat sekitar 53 persen masyarakat memilih moda transportasi tersebut. Mayoritas pengguna mobil pribadi memilih jalur tol, terutama koridor Jakarta–Cikampek yang selama ini menjadi titik kritis kepadatan setiap tahun.

“Karena Jawa Barat merupakan salah satu jalur utama, dukungan pemerintah provinsi sangat krusial, khususnya untuk sinkronisasi pengaturan di jalur arteri dan pengendalian titik-titik rawan kepadatan,” sebutnya.

Minta Dukungan Penuh

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menhub meminta dukungan penuh Pemprov Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan di sejumlah titik rawan, seperti:

  • Pasar tumpah yang berada di jalur arteri mudik.

  • Kawasan wisata yang diprediksi padat pasca-hari pertama Lebaran.

  • Perlintasan sebidang yang menjadi salah satu titik rawan kecelakaan.

“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pasar tumpah dan hambatan samping, penataan kawasan wisata, pengawasan perlintasan sebidang, serta penguatan rekayasa lalu lintas di jalur arteri maupun tol,” tegas Menhub.

Selain itu, Menhub menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan titik rawan bencana di wilayah Jawa Barat, termasuk daerah rawan banjir, longsor, dan rob yang dapat berdampak pada kelancaran transportasi.

Baca Juga  Soroti Kebebasan Berpendapat, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Sayangkan Serangan Digital Terhadap Neni Nur Hayati

Kemenhub memastikan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi lintas moda yang meliputi angkutan darat, laut, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian. Upaya peningkatan keselamatan juga dilakukan melalui kegiatan ramp check di seluruh moda transportasi. Ia pun menyoroti pentingnya penguatan manajemen operasional di simpul-simpul transportasi padat seperti terminal dan stasiun.

Menhub optimistis Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan lebih aman dan lancar dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Keberhasilan Angkutan Lebaran 2026 sangat ditentukan oleh kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Kami optimistis Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam pengelolaan arus mudik dan balik yang aman serta tertib,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perhubungan serta perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait.