MAKLUMAT — Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Prof Dr Zainuddin Maliki MSi, mengatakan saat ini yang memperoleh perhatian tersendiri dari pemerintah bukan lagi pembangunanan infrastruktur, tetapi pembangunan masyarakat desa.
“Presiden Prabowo menggeser prioritas pembangunan dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan masyarakat desa,” ungkapnya di depan peserta Konferensi Wilayah PII Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Lumajang, Sabtu (10/5/25).
Pembukaan acara dihadiri oleh Bupati Lumajang Ir Indah Amperawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov. Jawa Timur, Ir Joko Irianto, serta para peserta dari seluruh Jawa Timur.
Zainuddin Maliki menegaskan asta cita keenam Presiden Prabowo adalah ingin membangun dari desa dan membangun dari bawah, terutama untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Berbeda dengan sebelumnya, Menteri Desa sekarang menjadi pihak yang harus bertanggung jawab pertama berhasil tidaknya asta cita ke enam Presiden Prabowo. Menteri sebelumnya tidak menanggung beban langsung mensukseskan prioritas Presiden,” tegasnya.
Ketua KB PII Jawa Timur itu menerangkan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2014–2024, pembangunan infrastruktur seperti jalan Tol, pelabuhan dan bandara menjadi prioritas utama. Sehingga, dalam hal jalan tol pada masa Jokowi mengalami percepatan signifikan.
“Dalam kurun waktu tersebut, total panjang jalan tol yang berhasil dibangun pemerintahan Jokowi mencapai sekitar 2.433 kilometer. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan total 780 kilometer yang dibangun selama 40 tahun sebelumnya sejak 1978,” ungkap mantan Anggota DPR RI itu.
Zainuddin menyebutkan, dalam upaya mewujudkan asta cita keenamnya itu Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Presiden meminta bulan Juni 2025 sudah harus terbentuk 80.000 Kopdes Merah Putih dan bulan September nanti sudah harus beroperasi. Legacy yang ingin dibangun bukan lagi infrastruktur melainkan menjadikan desa sebagai pengganti destinasi investasi,” ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya itu menyebut Deng Xiao Ping mereformasi China melalui kebijakan pro petani di pedesaan. Transformasi China itu dituangkan dalam Repelita tahun ke 11 periode 2006-2010.
“Pemerintah meningkatkan alokasi dana pembangunan guna menggairahkan produksi petani, meningkatkan pendapatan petani serta memperbaiki sarana dan layanan publik,” jelasnya.
Zainuddin menambahkan, pemerintah juga membebaskan pajak pedesaan yang estimasi angkanya mencapai 75 hingga 100 milyar dolar. Dengan kebijakan pro pertanian itu, pedesaan kemudian berkembang dan menjadi pilar pertumbuhan China.
“Hingga sekarang China menjadi negara kuat dan berada di halaman depan Asia Baru, satu-satunya negara yang belakangan berani menantang perang tarif dengan Donald Trump,” terang guru besar ilmu-ilmu sosial itu.
“Jika akuntabilitas program, legal, prosedural dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan arus investasi ke desa. Melalui Kopdes Merah Putih ini bisa melahirkan gelombang perubahan signifikan di ribuan desa yang bisa menjadi titik balik menjadikan Indonesia berada di halaman depan Asia Baru,” pungkasnya.