MAKLUMAT — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menilai perjuangan kelompok Islam dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia kerap berada dalam posisi kalah. Ia menilai kontribusi Syarikat Dagang Islam (SDI) dan Syarikat Islam (SI) perlu mendapat perhatian lebih besar dalam narasi sejarah bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat membuka Kongres Nasional Majelis Tahkim Syarikat Islam (SI) ke-42 di Jatim Expo, Surabaya, Ahad (18/10/2026). Zulhas hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyampaikan salam dari Kepala Negara.
Di hadapan peserta kongres dari berbagai daerah, Zulhas membandingkan posisi Syarikat Dagang Islam dalam sejarah kebangkitan nasional dengan momentum yang lebih populer dalam ingatan publik, seperti Budi Utomo dan Sumpah Pemuda.
“Tapi, Pak, selalu kalau pakai Islam itu biasanya kalah. Kebangkitan nasional kita memperingati Budi Utomo. Kalau mau jujur, Syarikat Dagang Islam pertama, kalau jujur itu,” kata Zulhas.
Ia berharap Kongres Syarikat Islam menjadi momentum kebangkitan baru bagi gerakan Islam dan nasionalisme di Indonesia.
“Saya kira sahabat saya Hamdan Zoelva, memang perjuangan kita ini masih panjang. Dan selalu kalah, biasanya Islam nasionalisme itu kalah kita. Mudah-mudahan nanti pidatonya Bung Hamdan Zoelva tadi bisa menggugah pada saatnya Islam akan berjaya, insyaallah,” ujarnya.
Hamdan Zoelva: Perjuangan Ekonomi Bagian dari Sejarah SI
Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki ekonomi rakyat merupakan bagian penting dari sejarah organisasi tersebut. Gagasan itu kembali diangkat melalui tema kongres, “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”.
Menurut Hamdan, pemilihan Surabaya sebagai lokasi Majelis Tahkim ke-42 memiliki kaitan erat dengan sejarah perkembangan Syarikat Islam dan pergerakan kebangsaan Indonesia.
View this post on Instagram
Ia mengingatkan bahwa Syarikat Dagang Islam yang didirikan H. Samanhudi di Laweyan, Surakarta, tumbuh dari kalangan pengusaha bumiputra sebagai gerakan untuk menghadapi ketidakadilan ekonomi pada masa kolonial.
“Perlawanan dimulai dari gerakan memperbaiki ekonomi rakyat. Karena di bidang itulah sumber masalah yang menyebabkan kita dijajah. Masalah ekonomi dan kemiskinan mengakibatkan kebodohan, rasa rendah diri, dan tidak berdaya,” kata Hamdan.
Ia menjelaskan, dakwah ekonomi tidak sebatas aktivitas bisnis atau penguatan usaha. Gerakan ini juga diarahkan untuk membangun jiwa kewirausahaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai Islam.
“Itulah sebabnya tema gerakan organisasi ini saat ini adalah Dakwah Ekonomi, sebuah pilihan metode dakwah melalui jalur ekonomi, yaitu membangun jiwa dan semangat wirausaha, kemandirian, perbaikan ekonomi rakyat, serta menggunakan jalur ekonomi untuk melaksanakan dan mengembangkan dakwah Islam.”
Hamdan menilai persoalan ekonomi berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, gizi, politik, dan kebudayaan. Karena itu, penguatan ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari agenda besar perjuangan organisasi.
Surabaya dan Jejak Sejarah Syarikat Islam
Hamdan juga mengingatkan peran Surabaya dalam perkembangan Syarikat Islam. Menurut dia, kongres dan rapat akbar Syarikat Islam di kota tersebut pada awal Januari 1913 dihadiri sekitar 15.000 anggota dan simpatisan.
Pergerakan itu turut berkembang melalui Rumah Peneleh, kediaman HOS Tjokroaminoto yang menjadi tempat perkaderan dan pertukaran gagasan sejumlah tokoh pergerakan nasional.
Hamdan menyebut Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, dan Agus Salim sebagai sejumlah tokoh yang pernah berinteraksi dengan lingkungan Tjokroaminoto.
Selain membangun kesadaran kebangsaan, Syarikat Islam juga mengembangkan tradisi intelektual melalui diskusi, perkaderan, dan media pers, termasuk surat kabar Oetoesan Hindia.
Menurut Hamdan, sejarah tersebut menunjukkan bahwa Syarikat Islam sejak awal tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga berperan dalam membangun kepemimpinan, pemikiran politik, dan kesadaran nasional.
Koperasi dan Sosialisme Islam
Dalam bidang ekonomi, Hamdan menyoroti koperasi sebagai instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap modal dan memperkuat kesejahteraan bersama.
Ia menyebut Koperasi Setia Usaha sebagai salah satu tonggak gerakan ekonomi Syarikat Islam. Koperasi, menurut dia, harus berfungsi sebagai institusi bisnis berdimensi sosial yang berorientasi pada kepentingan kolektif.
“Syarikat Islam menempatkan koperasi sebagai institusi bisnis berdimensi sosial dan berorientasi kesejahteraan kolektif sebagai syirkah taawuniyah, konsep ekonomi berbasis gotong royong,” ujarnya.
Hamdan juga mengangkat sejarah Asuransi Bumiputera 1912 sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan sosial.
Ia menegaskan bahwa gerakan ekonomi Syarikat Islam perlu tetap berpegang pada gagasan sosialisme Islam yang diwariskan HOS Tjokroaminoto dan para pendahulu organisasi.
“Kita juga harus tetap berpegang pada ajaran dan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh HOS Tjokroaminoto dan para pendahulu kita, yaitu membangun ekonomi berdasarkan sosialisme Islam, atau sosialisme yang bertuhanan, sosialisme yang religius, yaitu sosialisme kebersamaan dan kerakyatan yang berasaskan Islam.”
Menurut Hamdan, gagasan tersebut menempatkan kebersamaan, kerakyatan, dan nilai-nilai Islam sebagai landasan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
Zulhas Paparkan Kebijakan Pangan dan Nelayan
Dalam pidatonya, Zulhas mengaitkan cita-cita ekonomi kerakyatan dengan kebijakan pemerintah di sektor pangan. Ia mengatakan upaya mewujudkan swasembada pangan bukan semata-mata persoalan produksi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa dan kesejahteraan petani, nelayan, serta peternak.
Zulhas mengklaim Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025 dan mencatat surplus beras sebesar 4,2 juta ton. Ia juga menyebut nilai tukar petani meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2025.
Adapun untuk sektor kelautan, Zulhas menyebut nilai tukar nelayan berada di angka 103. Pemerintah, kata dia, menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 120 pada 2027.
Salah satu upaya yang disiapkan ialah memperkuat Kampung Nelayan Merah Putih dengan fasilitas balai lelang, pabrik es, penyimpanan dingin (cold storage), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), bengkel, dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kalau nelayan kita miskin dan lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat dari negara lain seperti Jepang, Vietnam dan lainnya,” kata Zulhas.
Ia mengaitkan agenda tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Zulhas juga menyampaikan klaim mengenai penertiban penguasaan lahan dan pertambangan. Menurut dia, pemerintah dalam dua tahun terakhir telah mengambil kembali sekitar 4 juta hektare lahan untuk diberikan kepada rakyat serta menertibkan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan dan tambang ilegal.
Pendidikan, Moral, dan Kemandirian Organisasi
Selain ekonomi, Hamdan menekankan pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembentukan karakter.
Ia mengangkat gagasan HOS Tjokroaminoto dalam Islam Nationale Opleiding yang ditulis pada 1925. Menurut Hamdan, pendidikan harus membentuk pribadi Muslim yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus mental dan moral yang kuat.
Hamdan menilai krisis etika dan moral menjadi tantangan serius dalam kehidupan politik dan kebangsaan.
“Masalah etika dan moral inilah yang jadi masalah besar kita yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Karena etika dan moral oleh sebagian orang telah dijauhkan dari kehidupan politik dan kebangsaan kita,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Syarikat Islam kembali mengambil peran dalam memperkuat etika, moral, dan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan kebangsaan.
Hamdan juga menegaskan bahwa Syarikat Islam merupakan organisasi kebangsaan nonpartai politik yang mandiri. Ia mengatakan organisasi tersebut sejak 1973 mengambil jarak dari seluruh partai politik, sementara anggota dan kader diberi kebebasan menentukan pilihan politik masing-masing.
Di tengah tantangan berupa penyebaran hoaks, krisis lingkungan, persoalan pangan dan energi, serta politik transaksional, Hamdan berharap Majelis Tahkim ke-42 menjadi momentum pembaruan organisasi.
“Kita berharap Majelis Tahkim yang ke-42 Syarikat Islam ini dapat menjadi momentum strategis untuk terus menyegarkan organisasi, termasuk perubahan transformasi, reaktualisasi nilai-nilai asasi Syarikat Islam sebagai organisasi kebangsaan yang memberi perhatian khusus pada kaderisasi dan orientasinya sebagai salah satu pemecah solusi bagi Indonesia,” katanya.
Hamdan menegaskan bahwa dakwah ekonomi harus berjalan bersama penguatan pendidikan dan budaya, pembaruan organisasi, serta pembentukan kepemimpinan yang berintegritas.
Melalui Kongres Majelis Tahkim ke-42 di Surabaya, Syarikat Islam ingin menegaskan kembali bahwa perjuangan ekonomi bukan sekadar agenda bisnis, melainkan bagian dari upaya membangun kemandirian umat dan mewujudkan kemerdekaan yang lebih substantif bagi rakyat.
