MAKLUMAT — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025). Hingga sore hari itu, sebanyak 9.835 koperasi telah terbentuk di seluruh Indonesia, dan diluncurkan pada 28 Oktober 2025.
“Baru saja kami rapat agak panjang dengan Bapak Presiden. Kami melaporkan perkembangan Kopdes, koperasi desa merah putih. Sampai tadi sore sudah terbentuk 9.835 Kopdes,” kata Zulkifli Hasan dikutip dari akun Youtube @Sekretariat Presiden.
Pembentukan koperasi ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan koperasi desa. Tujuan utama dari pendirian Kopdes, menurut Zulkifli, adalah untuk memangkas rantai pasok pangan dan logistik yang selama ini panjang dan mahal.
“Jadi Kopdes ini akan menyalurkan sembako langsung dari produsen ke masyarakat. Tanpa perantara, tanpa tengkulak. Termasuk juga pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya,” jelasnya.
Selain menjadi distributor kebutuhan pokok, Kopdes juga akan menjalankan fungsi simpan pinjam serta menjadi agen BRI Link dan BNI. Dengan begitu, koperasi di desa bisa menjadi garda terdepan pemberdayaan ekonomi warga dan alternatif dari praktik rentenir atau pinjaman online ilegal (pinjol).
Zulkifli menyebut bahwa saat ini terdapat sekitar 130.000 koperasi di Indonesia, namun banyak di antaranya stagnan. Oleh sebab itu, pemerintah membuka peluang untuk mengubah koperasi lama menjadi Kopdes, atau membentuk yang baru sesuai keputusan musyawarah desa khusus (Musdesus).
“Koperasi ini akan menjadi semacam holding ekonomi desa,” ujarnya.
Untuk memperkuat langkah ini, pemerintah juga membentuk Satgas Kopdes, dengan dirinya sebagai ketua dan para menteri sebagai wakil. Pelaksana harian akan dikoordinasikan oleh para wakil menteri, sementara wilayah operasional akan dibagi sesuai luas wilayah Indonesia.
Rencananya, program Kopdes akan resmi diluncurkan pada 28 Oktober 2025 secara serentak di seluruh desa yang telah memiliki koperasi.
Dapat Pendanaan Rp3 miliar
Zulkifli menegaskan bahwa pendanaan Rp3 miliar untuk masing-masing koperasi bukanlah bantuan hibah, melainkan plafon pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi untuk berkembang.
“Ini bukan bantuan yang dikasih lalu hilang begitu saja. Ini plafon Rp3 miliar. Kalau koperasi berkembang bisa ditambah. Tapi harus dikelola, dibina, dan diawasi. Ada kewajiban angsuran dari keuntungan koperasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa koperasi tidak sekadar diberikan dana, tetapi juga usaha dan pekerjaan nyata. Karena itu, pembinaan dan pendampingan menjadi bagian penting dari keberlangsungan program ini.
“Kita tidak hanya kasih uang. Tapi juga kasih pekerjaan. Satgas akan memastikan koperasi benar-benar produktif dan mandiri,” tutupnya.