MAKLUMAT – Ancaman El Nino kuat yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus–September 2026 menjadi ujian serius bagi tata kelola sumber daya air di Jawa Timur. Sebanyak 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Eddy Paripurna menilai pola penanganan kekeringan yang dilakukan pemerintah masih didominasi langkah darurat dan belum menyentuh akar persoalan.
Ia lontarkan kritik terhadap penanganan kekeringan yang terus berulang di beberapa wilayah di Jatim, khususnya di Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, sejumlah desa di Kecamatan Lumbang seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang hampir setiap tahun menghadapi krisis air bersih tanpa solusi permanen.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” ujar Eddy, Jumat (7/8/2026).
Eddy menilai, pendekatan yang selama ini mengandalkan distribusi air bersih hanya bersifat reaktif dan tidak bisa dijadikan solusi utama menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem.
“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” ujar mantan Wakil Bupati Pasuruan ini.
Karena itu, Eddy mendesak Pemprov Jawa Timur mengambil peran yang lebih besar. Menurutnya, kekeringan yang terus terjadi di Pasuruan dan beberapa wilayah di Jatim sudah melampaui kapasitas pemerintah kabupaten sehingga membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah provinsi.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” pintanya.
Desakan tersebut sejalan dengan peringatan BMKG yang menyebut fenomena Strong El Nino memiliki peluang sekitar 98 persen bertahan dan bahkan berpotensi meningkat menjadi Very Strong El Nino.
Dengan Oceanic Nino Index (ONI) mencapai +1,59 derajat Celsius, Jawa Timur menghadapi ancaman musim kemarau lebih panjang, penurunan curah hujan, krisis air bersih, gagal panen, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah yang mulai merasakan dampak serius akibat menurunnya ketersediaan air.
Eddy menegaskan, momentum El Nino harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengubah paradigma penanganan bencana. Menurutnya, kebijakan tidak boleh lagi berorientasi pada respons darurat, tetapi harus bergeser pada mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.
Ia mendorong Pemprov Jatim segera mengintegrasikan langkah mitigasi lintas sektor melalui BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
Selain mempercepat distribusi air bersih bagi wilayah terdampak, lanjut Eddy, Pemprov Jatim juga didorong mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, konservasi daerah tangkapan air, serta memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa.
Di sektor pertanian, Eddy meminta pemerintah tidak menunggu gagal panen terjadi. Penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, hingga perlindungan bagi petani harus dipersiapkan sejak awal agar dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dapat ditekan.
“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba,” pungkas angota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Pasusruan – Probolinggo ini.
