MAKLUMAT — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ia menilai karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Daniel meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, mengerahkan seluruh kemampuan untuk menangani karhutla yang melanda wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan daerah lainnya secara serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.
“Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan,” ujar Daniel di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Daniel, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kepungan asap. Paparan asap karhutla dapat mengganggu pernapasan dan menghambat aktivitas sehari-hari, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.
“Pemerintah harus menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional,” tegasnya.
Masyarakat Tak Boleh Menanggung Dampak Sendiri
Daniel mengatakan kondisi karhutla harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk meningkatkan seluruh upaya penanganan. Ia meminta masyarakat yang terdampak tidak dibiarkan menanggung risiko bencana dalam waktu berkepanjangan.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” katanya.
Selain kesehatan, Daniel menyoroti dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi. Kepungan asap dapat mengganggu mobilitas, menghambat kegiatan usaha, serta mengurangi pendapatan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah.
Karena itu, ia meminta pemerintah menangani karhutla secara menyeluruh, mulai dari pemadaman hingga perlindungan terhadap masyarakat di wilayah terdampak.
Upaya tersebut, kata Daniel, dapat dilakukan melalui pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian,” ujar legislator asal Kalimantan Barat tersebut.
Kalimantan Barat Catat 907 Titik Panas
Desakan Daniel muncul ketika aktivitas titik panas masih tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak dalam pemantauan BMKG pada 1 September 2026.
BMKG mencatat 907 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat pada periode 1 September 2026 pukul 00.00–23.00 WIB.
Data tersebut tercantum dalam Factsheet Monitoring dan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan BMKG yang berlaku pada 2–8 September 2026.
Di Kalimantan, jumlah titik panas tertinggi berikutnya tercatat di Kalimantan Tengah sebanyak 671 titik, disusul Kalimantan Selatan 75 titik, Kalimantan Timur 61 titik, dan Kalimantan Utara 27 titik.
Secara keseluruhan, BMKG mendeteksi 1.741 titik panas di Kalimantan.
Dengan angka tersebut, Kalimantan Barat menyumbang lebih dari separuh titik panas yang terdeteksi di seluruh Kalimantan.
1.935 Titik Panas Terdeteksi
Selain Kalimantan, BMKG mencatat 123 titik panas di Sumatera serta 71 titik di wilayah Papua dan Maluku.
Di Sumatera, titik panas terbanyak berada di Sumatera Selatan dengan 95 titik, kemudian Kepulauan Bangka Belitung 13 titik, Lampung 10 titik, Jambi 4 titik, dan Kepulauan Riau 1 titik.
Sementara di Papua dan Maluku, BMKG mencatat 71 titik panas yang terdiri atas Maluku 41 titik, Papua Selatan 13 titik, Papua Barat 10 titik, Maluku Utara 6 titik, dan Papua Barat Daya 1 titik.
BMKG juga menetapkan tujuh provinsi sebagai wilayah prioritas pemantauan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Jumlah titik panas di tujuh provinsi tersebut cenderung fluktuatif dalam 10 hari terakhir.
Asap Terdeteksi di 10 Wilayah
Tingginya aktivitas titik panas juga disertai dengan sebaran asap di sejumlah wilayah.
BMKG mendeteksi asap di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Sebaran asap bergerak ke arah barat laut hingga timur laut. Sementara itu, angin di Indonesia secara umum bertiup dari arah tenggara menuju barat laut hingga utara.
Kondisi ini meningkatkan perhatian terhadap potensi meluasnya dampak karhutla, terutama di wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas tinggi.
El Nino Sangat Kuat, Potensi Karhutla Masih Ada
Ancaman karhutla juga berlangsung ketika kondisi atmosfer cenderung mendukung kondisi lebih kering.
BMKG mencatat indeks IOD Dasarian II Agustus 2026 sebesar +0,394, meningkat dibandingkan Juli yang berada pada angka +0,242. Kondisi tersebut menunjukkan IOD positif yang persisten dan secara umum dapat mengurangi suplai uap air menuju Indonesia.
Sementara itu, nilai SSTA wilayah Nino3.4 mencapai +2,99, meningkat dari +2,20 pada Juli. Kondisi tersebut menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat.
Secara umum, atmosfer Indonesia juga dinilai kurang mendukung pembentukan awan hujan. Meski demikian, aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial, Gelombang Kelvin, dan MJO masih memberikan peluang pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan Fire Weather Index (FWI), BMKG memprakirakan potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pada periode 2–8 September 2026.
Untuk Kalimantan, potensi karhutla terdapat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, serta sebagian kecil Kalimantan Utara.
OMC Berlangsung di Kalimantan Barat
Pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari penanganan karhutla.
BMKG mencatat OMC di Kalimantan Barat berlangsung pada 22 Agustus–4 September 2026. Operasi serupa juga dilakukan di Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
BMKG merekomendasikan perhatian khusus terhadap wilayah dengan konsentrasi titik panas tinggi dan kondisi atmosfer yang berpotensi mendukung penyebaran api.
Wilayah tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Selatan.***
