MAKLUMAT – TPP Khofifah-Emil Bidang Hukum dan Advokasi menyorot soal sejumlah temuan dan dugaan pelanggaran Pilkada di Surabaya.
Koordinator TPP Khofifah-Emil Bidang Hukum dan Advokasi, Edward Dewaruci mendesak aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu untuk memberikan atensi serius terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang sudah dengan berani membuka dugaan kasus pelanggaran pilkada yang terjadi di Jatim, termasuk yang ada di di Surabaya. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat turut andil dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi secara Luber Jurdil demi menegakkan nilai-nilai demokrasi,” ujar Edward dalam keterangannya, Selasa (2/12/2024).
“Kami meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan atensi terhadap dugaan pelanggaran pilkada dan menindaklanjutinya atas nama nilai-nilai demokrasi. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan masyarakat yang mengawal pelaksanaan pemilu, termasuk dari intimidasi maupun pembungkaman pelaporan kepada Bawaslu. Atas temuan KIPP di Surabaya yang dapat kita lihat terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka bukan tidak mungkin pola kecurangan tersebut dilakukan juga di daerah lain. Hal ini kami buktikan dengan laporan yang telah masuk ke hotline TPP Bidang Hukum dan Advokasi, per hari ini tidak hanya dari Kota Surabaya, tapi juga beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur juga melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang tentunya akan kami tindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk melaksanakan Pemilu yang luberjurdil,” tandasnya.
Dugaan Pelanggaran Pilkada di Surabaya
Sebelumnya, proses Pilkada serentak 2024 di Surabaya mencuatkan berbagai dugaan pelanggaran yang memicu kekhawatiran terhadap integritas demokrasi. Temuan mencolok seperti surat suara tercoblos sebelum pemilihan dan kasus politik uang menjadi sorotan utama Bawaslu dan KIPP Jawa Timur.
Di TPS 3 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, misalnya, pasangan suami istri menemukan surat suara yang berlubang, menyerupai bekas coblosan paku, sebelum akhirnya mendapatkan surat suara yang tidak bermasalah. “Ini bukan cacat cetak, tetapi seperti bekas tusukan paku,” jelas Dodik Wahyono, Panwascam Mulyorejo.
Selain itu, distribusi logistik pemilu juga menjadi sorotan. TPS di Wonocolo dilaporkan kekurangan hingga 300 surat suara, sementara beberapa TPS lain justru mengalami kelebihan surat suara.
Ketua KIPP Jatim, Herdian, menambahkan bahwa Surabaya menjadi salah satu kota dengan kasus politik uang tertinggi di Jawa Timur. Banyak temuan yang masih terkendala pelaporan akibat minimnya keberanian masyarakat untuk menjadi saksi.
Hingga kini, Bawaslu dan KIPP berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan setiap temuan pelanggaran diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Integritas pemilu tidak boleh ternodai. Temuan ini adalah bahan evaluasi penting untuk perbaikan ke depan,” pungkas Teguh Suasono Widodo, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Surabaya.
