PERSOALAN politik kebangsaan semakin kompleks. Karena itu, menuntut Aisyiyah juga untuk ikut andil dalam konteks kebangsaan. Terutama dalam meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam politik dan juga kebijakan-kebijakan yang merespons problem perempuan.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30 persen jumlah calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu.
”Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, sedikit banyak berpengaruh terhadap isu dan kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespons masalah utama yang dihadapi oleh perempuan,” kata Salmah Orbaniyah, Ketua Umum PP Aisyiyah.
Pernyataan itu disampaikan Salmah dalam Resepsi Milad ke-106 Aisyiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada 19 Mei lalu. Minimnya angka keterlibatan perempuan dalam demokrasi Indonesia, termasuk kontestasi Pemilu, baik sebagai calon legislatif maupun eksekutif, jadi perhatian.
Salmah menjelaskan, angka keterlibatan perempuan saat ini masih di bawah 30 persen sebagaimana persentase kuota yang disediakan. Hal itu berimbas pada produk kebijakan publik yang dihasilkan, yang seringkali mengesampingkan dan tidak pro kepada isu-isu keperempuanan.
Karena itu, Salmah menegaskan bahwa pentingnya pendidikan politik kepada para perempuan. Dengan begitu, dia yakin akan mampu membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik dengan lebih berpikir holistik dan responsif gender.
”Untuk itu meningkatkan pendidikan politik pada perempuan harus terus-menerus dilakukan, bukan hanya oleh organisasi perempuan, komunitas dan akademisi namun semua pihak yang memiliki kepentingan dengan menghadirkan politik yang santun, jujur, dan ramah bagi perempuan demi untuk mewujudkan demokrasi yang substantif,” terang akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya menyatakan, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik memang membutuhkan dukungan semua pihak.
”Merealisaskan lebih banyak partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik harus konsisten diupayakan demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Berdasarkan riset Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia pada awal tahun ini mencatat, sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting. Namun, para perempuan itu juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam proses partisipasi tersebut.
Hambatan itu bersifat interseksional dan structural. Sebab, usia dan gender yang dianggap belum dewasa serta berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat.
Tantangan lainnya beragam, dari kurangnya akses ke dalam pengambilan keputusan, persepsi kurangnya pengetahuan atau keterampilan, hingga gagasan dari orang lain tentang apa yang pantas untuk remaja perempuan. (*)
Reporter: Miftahul Husnah, Ubay
Editor: Mohammad Ilham
