POLEMIK penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup masih bergulir hingga saat ini. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan putusannya. Terkait hal itu, mantan Bupati Bojonegoro Dr Suyoto M.Si berharap, agar pemilu tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka.
Menurut dia, sistem yang paling baik dan sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) adalah sistem proporsional terbuka. Sebab, rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi dan kedaulatan rakyat itu disebutkan di dalam UUD 1945. “Dan undang-undang kita memberikan kedaulatan itu di tangan rakyat lewat pemilu yang demokratis. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan mewakilinya, bukan partai,” ujarnya kepada Maklumat.id.
Pria yang akrab dipanggil Kang Yoto itu menyebut bahwa pemilu adalah sebagai salah satu dari manifestasi atas keadulatan rakyat. Bagi dia, partai politik (parpol) hanya menjadi penjembatan antara rakyat dengan politik. “Partai itu hanya semacam panitia atau penjembatan saja, yang merekrut, mengkader dan menyeleksi calon untuk kemudian ditawarkan kepada rakyat, dikembalikan ke rakyat. Rakyatlah yang kemudian memilih dan memutuskan,” terangnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) itu pun menegaskan, terkait kasus pemilu proporsional terbuka atau tertutup itu, MK harus memastikan agar UUD dan segala aturan-aturan turunannya dilaksanakan dengan tepat, sehingga dalam membuat putusannya terkait hal tersebut harus penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian.
“Saya tidak mau berandai-andai nanti seperti apa, yang pasti tentunya tugas MK adalah memastikan UUD itu dilakukan dengan tepat dan dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait proses kontestasi Pemilu 2024, Kang Yoto berpendapat bahwa perpecahan atau pembelahan di masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi. Sebab, menurut dia, banyak pihak yang berkepentingan. “Pembelahan itu pasti terjadi, semua politisi hampir pasti begitu, mereka suka dengan pembelahan-pembelahan itu, karena dengan adanya pembelahan itu mereka mendapat suara,” katanya.
Bahkan, lanjut Kang Yoto, media itu juga akan menjadi lebih menarik kalau ada pembelahan itu, lewat framing yang mereka ciptakan. Jadi, bukan hanya politisinya, tapi media juga punya kepentingan, dan lain sebagainya.
Menurut dia, hal terpenting adalah kemandirian dalam bersikap, yang itu berkaitan erat dengan etika politik, literasi politik, termasuk literasi digital. “Yang kemudian dari itu, esensi dari kedaulatan rakyat itu benar-benar bisa kita pegang dengan sungguh-sungguh,” tandasnya.
Politisi Partai Nasdem itu berpesan, dengan dunia politik yang seperti demikian, maka segala proses pemilu harus diawasi bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga memastikan kedaulatan rakyat dalam pemilu benar-benar tercapai. “Harus kita awasi bersama, penyelenggaranya harus benar, pemerintahnya juga harus benar, dan seterusnya,” jelasnya. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
