MAKLUMAT – Pemerintah Kota Surabaya terus gencar menangani permasalahan banjir yang menjadi langganan warga Kota Pahlawan. Pada tahun 2025, penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih berpotensi bertambah. Saat ini, pihaknya tengah membahas rincian anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami ingin masyarakat mengetahui secara jelas kemana saja anggaran tersebut dialokasikan,” tegas Eri.
Transparansi Anggaran untuk Warga Surabaya
Menurut Eri, transparansi anggaran menjadi kunci dalam memastikan efektifitas penanganan banjir. Selain anggaran untuk penanganan banjir, sejumlah belanja wajib seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), pembayaran BPJS, gaji pegawai, dan penanganan stunting juga menjadi prioritas.
“Setelah anggaran disetujui, kami akan menyampaikan secara rinci proyek-proyek prioritas di tahun 2025. Masyarakat akan mengetahui persis program apa saja yang sedang kami kerjakan,” jelasnya.
Penanganan Banjir Terfokus pada Titik-Titik Prioritas
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya akan merinci 180 titik yang menjadi fokus penanganan banjir. Di mana DSDABM melakukan clustering berdasarkan wilayah penanganan atau catchment area.
“Kami tidak akan bekerja secara parsial. Kami melakukan penanganan di setiap catchment secara menyeluruh. Target kami, sejumlah titik banjir dapat segera teratasi,” ujar Eri.
Eri menekankan pentingnya masyarakat memahami bahwa penanganan banjir harus bertahap, sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.
“Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua titik banjir bisa selesai dalam waktu singkat. Kami memiliki skala prioritas yang jelas, misalnya daerah yang belum memiliki U-ditch segera menjadi prioritas,” jelasnya.
Skala Prioritas untuk Efisiensi Anggaran
Dengan menetapkan skala prioritas, Pemkot Surabaya berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencapai hasil yang maksimal dalam penanganan banjir. Eri mencontohkan, daerah yang sudah tidak lagi mengalami banjir tidak akan menjadi fokus utama.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program, termasuk penanganan banjir. Transparansi dan fokus pada prioritas menjadi kunci keberhasilan program ini,” Erimemungkasi.
