MAKLUMAT — Tanwir I Aisyiyah yang akan berlangsung pada 15–17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, diproyeksikan menjadi forum yang mengangkat sejumlah isu strategis terkait peran perempuan dalam pembangunan nasional. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kedaulatan pangan, penguatan peran perempuan dalam sektor tersebut, dan sunat perempuan.
Salmah Orbayinah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, menegaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar menuju Visi Indonesia Emas 2045. Dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (14/1), Salmah menyoroti kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor pangan sebagai langkah strategis menuju kedaulatan pangan.
“Visi Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan hanya bisa terwujud dengan memperkuat sektor pertanian domestik,” ujar Salmah kepada para wartawan Jakarta.
Salmah juga menekankan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam upaya ini. Menurutnya, perempuan petani berkontribusi besar dalam rantai produksi pangan, tetapi sering kali belum mendapatkan pengakuan yang layak. “Mereka sulit mengakses program pertanian dan pelatihan peningkatan kapasitas karena minimnya pengakuan identitas formal,” imbuhnya.
Program Makan Bergizi Sehat yang diinisiasi pemerintah, lanjut Salmah, perlu memprioritaskan bahan pangan lokal yang kaya gizi. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga memperkuat ekonomi petani lokal.
Dalam pembukaan Tanwir, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait perlindungan perempuan dan anak. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan mengutamakan perspektif korban.
“Penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban adalah kunci dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegas Salmah.
Moderasi Beragama dan Isu Perempuan
Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, menambahkan bahwa Tanwir akan membahas persoalan perempuan dan anak dari sudut pandang Islam yang moderat. Pendekatan ini, kata Tri, menjadi bagian dari ciri khas Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam yang berkemajuan.
“Problem seperti sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, perkawinan anak yang lebih banyak membawa mudarat, dan pentingnya perceraian di pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum, akan direspons dengan pandangan yang moderat dan adil,” paparnya.
Tri menekankan bahwa di tengah derasnya arus paham keagamaan yang sering mendiskriminasi perempuan, paham Islam wasathiyah harus terus disosialisasikan. “Pemahaman agama yang adil gender perlu diperkuat melalui berbagai media agar menjadi pedoman sosial yang membebaskan,” pungkasnya.
