MAKLUMAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa hingga Jumat (17/1/2025), sebanyak 23 pejabat Kabinet Merah Putih (KMP) masih belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara itu, 101 pejabat lainnya telah memenuhi kewajiban tersebut.
“Dari total 124 Wajib Lapor, sejumlah 101 telah menyampaikan LHKPN-nya, atau mencapai sekitar 81 persen,” ujar Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2025).
Pejabat Kabinet yang Sudah Lapor LHKPN
Menurut Budi, dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Setingkat Menteri, sebanyak 46 orang telah melaporkan LHKPN. Sedangkan, dari 57 Wakil Menteri atau Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, baru 46 orang yang menyerahkan laporan kekayaan mereka.
Sementara itu, di tingkat Utusan Khusus, Penasihat Khusus, ataupun Staf Khusus, KPK mencatat hanya 9 orang dari total 15 pejabat yang telah melapor.
KPK Ingatkan Batas Waktu Laporkan LHKPN
Dalam upaya mendorong kepatuhan, KPK bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Sekretariat Kabinet, serta instansi terkait untuk mengingatkan para pejabat yang belum melaporkan LHKPN.
“Untuk mengingatkan kembali para Wajib Lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Budi.
Ia juga menegaskan pentingnya para pejabat untuk segera memenuhi kewajiban ini, mengingat batas akhir penyampaian LHKPN adalah 21 Januari 2025 alias Selasa pekan depan.
“Batas waktu (penyampaian LHKPN adalah) 21 Januari 2025,” tanda Budi.
KPK terus menyerukan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik melalui pelaporan LHKPN. Kepatuhan para pejabat terhadap aturan ini dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pencegahan korupsi di Indonesia.
