MAKLUMAT — Sebanyak 505 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati, akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 nanti. Usai pelantikan, mereka dijadwalkan untuk mengikuti pembekalan intensif di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pembekalan tersebut ditujukan bagi kepala daerah yang telah dinyatakan bebas dari gugatan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan proses dismissal. Sementara itu, bagi kepala daerah yang masih dalam sengketa hasil pemilu di MK, jadwal pembekalannya akan ditentukan kemudian.
“Direncanakan pelantikan kepala daerah di tanggal 20 Februari di Jakarta. Ada 505 kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo,” ujar Bima Arya saat di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Ahad (9/2/2025).
Usai pelantikan, ia mengungkapkan bahwa para kepala daerah itu akan langsung bertolak ke Akmil Magelang untuk mengikuti pembekalan selama tujuh hari. “Setelah pelantikan ada pembekalan. Di Magelang, insyaAllah sampai 28 Februari, (selama) tujuh hari. (Mulai tanggal) 21 (Februari) itu check-in di Magelang,” jelasnya.
Pembekalan Seperti Kabinet
Bima Arya mengungkapkan bahwa pembekalan bagi kepala daerah tersebut nantinya akan serupa dengan pembekalan ataupun retreat yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) di tempat yang sama. Beberapa materi yang akan diberikan, lanjut dia, mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, kebijakan strategis nasional, serta efisiensi anggaran.
“Materi pertama tentang tupoksi kepala daerah. Kedua, Asta Cita yang disampaikan oleh menteri-menteri terkait. Ketiga, pembekalan dari Lemhannas. (Materi efisiensi anggaran) pasti ada. Ada Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) di sana,” terang Bima Arya.
Lebih lanjut, menurut Bima Arya, pembekalan tersebut bertujuan untuk memastikan pemahaman yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung efisiensi anggaran dan implementasi kebijakan strategis nasional di tingkat daerah. “Kita harus selaraskan semua pemahamannya. Dukungan pemerintah daerah terhadap efisiensi bisa clear,” pungkasnya.
