MAKLUMAT – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II, yang berlangsung di Aula Mas Mansyur PWM Jatim, Ahad (16/2/2025).
Kegiatan diikuti oleh seluruh pengurus LHKP PWM Jatim, juga perwakilan LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Timur. Tampak sejumlah tokoh publik nasional juga turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua LHKP PWM Jatim, Muhammad Mirdasy, mengatakan bahwa agenda tersebut bermaksud membahas dua hal utama, yakni membahas terkait evaluasi tahun politik 2024, serta meminta masukan sekaligus membahas program dan langkah LHKP ke depan.
Terkait evaluasi tahun politik, yakni Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, Mirdasy mengakui bahwa pelaksanaan program satu dapil satu caleg kaderMu dan satu daerah satu cakadaMu, masih mengalami banyak hambatan serta kendala.
“Kita sangat bersungguh-sungguh dalam mengeksekusi program tersebut, tetapi memang dalam prosesnya kita menemui banyak hambatan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.
“Dan pengalaman ini juga membuka kotak pandora kita, bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu saling berkaitan pada sisi tertentu yang memerlukan pendekatan yang berbeda,” sambung Mirdasy.
Salah satu hal yang disorot Mirdasy di antaranya terkait pendataan kader-kader Muhammadiyah secara rigid. Harapannya, basis data tersebut bisa menjadi acuan dalam proses-proses yang memang membutuhkan pengerahan suara, termasuk kontestasi politik.
“Basis data kader yang kita miliki saat ini, baik pendataan melalui NBM, pendataan yang dilakukan oleh PWM, dan lain sebagainya itu, masih belum bisa mengukur,” sebutnya.
Lebih lanjut, Mirdasy juga menyorot soal wacana revisi paket Undang-Undang (UU) Politik. “Revisi paket tiga UU politik itu menurut kami perlu dilakukan, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pilkada, itu perlu,” tandasnya.
Menyiapkan Kader Masa Depan untuk Berdiaspora
Di sisi lain, Ketua PWM Jawa Timur, Dr dr Sukadiono MM, menyebut pentingnya untuk menyiapkan para kader Muhammadiyah agar betul-betul siap ketika berdiaspora di berbagai bidang, termasuk di pemerintahan.
“Penting untuk betul-betul menyiapkan kader-kader yang akan berdiaspora, minimal ketika jadi itu biar nggak kaget. Karena sistem dan cara kerja di pemerintahan itu kan berbeda dengan di swasta, atau di Muhammadiyah” ujarnya.
Lebih lanjut, Dokter Suko, panggilan akrabnya, meminta agar LHKP membuat suatu wadah untuk mempersiapkan dan membekali kader-kader Persyarikatan agar mampu memenuhi hal tersebut.
“Mungkin itu saja pesan, titipan saya, jadi agar LHKP membuat kegiatan atau semacamnya untuk menyiapkan kader supaya cepat bisa beradaptasi, jadi nggak kaget ketika nanti masuk di pemerintahan,” tandas pria yang juga menjabat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK RI itu.
Sekadar informasi, beberapa tokoh politik tanah air menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Antara lain Advisor Strategic Policy Unit Kemendes-PDT Zainuddin Maliki dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Selain itu, hadir juga Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, serta Wakil Ketua PWM Jatim Muhammad Khoirul Abduh.
