CANGKIR Opini menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk ‘Mewujudkan Politik Harmoni Menuju Pemilu 2024 yang Sejuk dan Damai’ pada Kamis (27/7/2023) di Malang.
Kegiatan dipandu oleh Yogi Syahputra Al Idrus sebagai host, serta wartawan senior Mohammad Ilham dan pengamat politik Wahyudi Winarjo sebagai Pemantik. FGD itu dimaksudkan guna membersamai kalangan muda, khususnya untuk lebih peka dan objektif serta lebih bijak dalam merespon isu-isu politik. Terlebih bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) sudah semakin dekat.
Wahyudi Winarjo, di hadapan para peserta FGD menyampaikan, bahwa pola politik yang marak di Indonesia salah satunya adalah penggunaan politik identitas dalam pelaksanannya. Sehingga tak jarang terjadi permasalahan suku, ras, dan agama (SARA) selama pelaksanaan Pemilu.
Menurut dia, hal itu tidak seharusnya terjadi, sebab politik identitas merupakan hal yang baik pada awalnya. Karena bertujuan untuk memperjuangkan kelompok minoritas di tatanan sosial masyarakat.
“Pada kontestasi politik di Indonesia, perlulah para calon menunjukan perilaku dewasa dalam pelaksanaanya, seperti tidak memunculkan pemahaman-pemahaman yang bisa memojokkan sekelompok masyarakat,” ujar Wahyudi.
Sebab, lanjut pria yang juga dosen sosiologi itu, di tengah pluralitas yang ada di Indonesia, sudah seyogyanya perilaku saling menghormati dan bertoleransi selama kontestasi berjalan harus diwujudkan.
Menyambung penjelasan dari Wahyudi, wartawan senior dan pegiat media sosial Mohammad Ilham memaparkan infografis berisikan nama para kandidat Pemilu 2024 yang beredar di media sosial serta berita online. Menurut dia, statistik yang menunjukan berapa banyak masyarakat online membicarakan para calon seperti yang ditampilkannya itu dapat memengaruhi pertimbangan masyarakat saat memilih salah satu calon. Hal itulah yang disebutnya sebagai persepsi dan menjadi salah satu faktor penyebab politik identitas dapat terjadi.
“Media sosial saat ini, sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat kepada isu-isu tertentu, salah satunya politik atau Pemilu nantinya. Rawannya ketika masyarakat, khususnya anak muda tidak selektif dalam menerima dan menyebar informasi bisa menjadi awal dari munculnya isu SARA dan politik identitas itu terjadi saat kontestasi politik nanti,” kata pria yang dikenal dengan sapaan Ilhamzada itu.
Tak hanya itu, dalam FGD yang diramaikan dan diikuti oleh para mahasiswa, serta pimpinan-pimpinan organisasi kepemudaan di Malang Raya itu, Ketua DPP IMM Abdul Musawir Yahya turut berpendapat, bahwa saat ini dinamika menuju kontestasi Pemilu 2024 masih sangat cair, semua Capres yang sudah mendeklarasikan diri menurutnya memiliki kesempatan serta dukungan yang sama kuat untuk terpilih.
“Tapi, faktor yang jelas saat ini, adalah apabila presiden saat ini, Pak Jokowi mendukung salah satu calon. Maka jelas calon itu akan segera semakin dilirik oleh masyarakat,” seloroh pria asal Makassar itu.
Abdul berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi masyarakat Indonesia yang fair dan adil, serta jauh dari pertikaian-pertikaian politik identitas yang memecah belah bangsa.
Sementara itu, Pegiat Perempuan Merah, Aul berharap agar pembahasan dalam kontestasi politik nantinya tidak jauh-jauh dari pemerintahan, ekonomi ataupun hukum. Namun, dia cukup menyayangkan bahwa pada realitanya di Indonesia sendiri belum memberikan perhatian serius yang tampak pada isu-isu kesetaraan gender.
Padahal, menurut dia, isu kesetaraan gender sudah menjadi isu global dengan tertuangnya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).
“Sudah saatnya isu soal kesetaraan gender ini menjadi pembahasan dalam forum para pemimpin negeri ini. Sebab, keharmonisan serta toleransi yang digandeng melalui isu kesetaraan gender dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kedewasaan pada iklim kontestasi politik di Indonesia kedepannya,” ungkap Aul. (*)
Reporter: Adul
Editor: Aan Hariyanto
