MAKLUMAT – Menyempitnya lahan di Surabaya menyulitkan pemerintah menyediakan pemakaman bagi warga. Di satu sisi Pemerintah Kota Surabaya dihadapkan dengan keterbatasan anggaran untuk mencarikan tempat pemakaman umum (TPU).
Malahan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan sosialisasi terkait minimnya lahan untuk makam. Kali ini Pemkot Surabaya menggunakan metode tumpang tindih di TPU Keputih.
“Pemkot tidak bisa menyediakan lahan makam untuk warga. Di (TPU) Keputih menggunakan sistem tumpang. Tanah e wis nggak onok (sudah tidak ada lahan). Ada tanah, tapi itu untuk pergerakan ekonomi dan kebutuhan lain,” kata Eri, Senin, (17/3/2025).
Ga Bisa Optimalkan TPU Keputih
Eri Cahyadi juga meminta kepada jajarannya untuk mendata jumlah warga yang memiliki TPU aktif. Tujuannya untuk mengoptimalkan lahan untuk pemakaman umum. Sebab, data DLH, hanya ada 13 lahan makam dan satu krematorium milik Pemkot Surabaya. Sementara itu, lahan makam yang berada di kawasan perkampungan mencapai 535.
Memanfaatkan TPU warga untuk mereduksi penggunaan TPU Keputih yang lahannya makin berkurang. Bahkan Eri Cahyadi mengizinkan warga mengoptimalkan TPU Keputih apabila tidak memiliki pemakaman di sekitar tempat tinggalnya.
Surabaya Minim Lahan
Eri berharap permasalahan ini menjadi bahan pembahasan dengan DPRD Surabaya. Sebab, APBD Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas yang meliputi biaya rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan, kesehatan gratis, hingga pembangunan infrastruktur.
“Tanah sudah tidak ada. Pembebasan tanah itu bisa Rp4-Rp5 juta per meter. (harga) itu sama membeli rumah. Mau membebaskan tanah atau menyelesaikan kemiskinan? Warga Surabaya harus tahu itu,” tandasnya.
