MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi X DPR, Himmatul Aliyah, menegaskan pentingnya standar nasional untuk infrastruktur dan prasarana sekolah di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini pemerataan sarana pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan setiap anak bangsa mendapatkan fasilitas yang setara.
“Harus ada standar secara nasional, infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang sama, karena sesama anak bangsa harus menikmati fasilitas pendidikan yang sama,” ujar Himmatul saat menghadiri Taklimat Media: Rapor Pendidikan, yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Renovasi Sekolah Masih Jadi Kendala
Menurut Himmatul, salah satu faktor yang menghambat pemerataan infrastruktur sekolah adalah mekanisme renovasi sekolah yang masih berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia berharap ke depan akan segera ada regulasi baru yang bakal memindahkan wewenang tersebut langsung melalui Kemendikdasmen, sehingga tidak harus menunggu kementerian lain.
“Kemarin kan kami meminta agar renovasi sekolah dikembalikan (wewenangnya) kepada Kemendikdasmen. Jadi (regulasinya) tinggal menunggu waktu saja sebetulnya,” kelakar anggota Fraksi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Himmatul juga menyorot soal kondisi sekolah di berbagai daerah, yang menurutnya masih sangat banyak yang kurang layak. Termasuk yang ia temukan ketika melakukan kunjungan kerja dan meninjau sejumlah daerah. “Terakhir saya pergi ke Nusa Tenggara Timur, itu masih gubuk sekolahnya dan masih tanah,” sebutnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan standar nasional infrastruktur sekolah, yang kurang-lebih akan serupa dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diterapkan pada suatu produk.
“Ibaratnya produk, ada SNI-nya. Untuk sekolah ini harus ada standar seperti SNI, ruang kelasnya seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa, nyaman dan luas sekolah itu juga seperti apa,” tandas Himmatul
Koordinasi Mendikdasmen dan Menteri PU
Merespon hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengaku, saat ini pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo untuk bisa mempercepat renovasi sekolah yang rusak. Menurutnya, proses renovasi tersebut berjalan lambat karena hanya dikerjakan oleh satu kementerian.
Pemenuhan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sendiri merupakan salah satu dari enam program prioritas Kemendikdasmen, yakni:
- Penguatan pendidikan karakter;
- Wajib belajar 13 tahun;
- Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru;
- Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan;
- Peningkatan pendidikan unggul; serta
- Pembangunan bahasa dan sastra.
Selain itu, renovasi sekolah juga menjadi bagian dari program percepatan atau quick wins di sektor pendidikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan merenovasi lebih dari 10 ribu sekolah secara merata di seluruh Indonesia. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah akan dilakukan dengan prinsip keadilan agar setiap daerah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
