MAKLUMAT — Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Akmal B.Y, menyoroti serius gangguan sistem yang terjadi di Bank DKI pada momentum menjelang Lebaran 2025 lalu. Menurutnya, manajemen Bank DKI wajib memastikan tidak ada dana nasabah yang hilang, serta harus segera merespons berbagai keluhan konsumen.
“Manajemen Bank DKI harus memastikan tidak ada dana konsumen yang hilang. Kami juga mengimbau kepada seluruh nasabah dan konsumen Bank DKI yang merasa kehilangan dana, ataupun memiliki keluhan lain akibat gangguan sistem di Bank DKI, agar segera melaporkannya ke kantor BPKN RI,” kata Akmal dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.ID, Rabu (9/4/2025).
Akmal menekankan pentingnya kehadiran divisi khusus pengaduan konsumen di tubuh Bank DKI, terutama di saat-saat krusial menjelang hari besar keagamaan. Ia menilai, kelumpuhan sistem di tengah tingginya kebutuhan masyarakat sangat berdampak pada aktivitas ekonomi.
“Manajemen Bank DKI juga harus memiliki divisi khusus yang secara sigap dan cepat menerima aduan konsumen, terutama pada momen-momen menjelang hari besar keagamaan yang menjadi momentum penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi Respon Cepat Gubernur, Kritik Manajemen Bank
Lebih lanjut, Akmal mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung merespons persoalan ini. Namun di sisi lain, ia mengkritik kebijakan pemeliharaan sistem IT yang dilakukan di saat jam sibuk dan berdekatan dengan hari besar.
“Manajemen Bank DKI tidak tepat jika melakukan pemeliharaan sistem IT pada waktu yang termasuk dalam jam sibuk (peak time), apalagi menjelang Lebaran. Bank DKI seharusnya menjadwalkan pemeliharaan sistem pada waktu yang tepat,” jelas Akmal, yang juga seorang dosen IT.
Menurutnya, hingga kini integrasi Bank DKI dengan aplikasi JakOne Mobile pun belum sepenuhnya pulih. Ia mendesak agar perbaikan segera dilakukan demi menjamin kepercayaan publik.
“Kita berharap Bank DKI sebagai bank kebanggaan warga Jakarta terus berbenah dan memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” kata Akmal.
Keluhan Karang Taruna dan Dampak Ekonomi
Tak hanya itu, Akmal yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa banyak pengurus Karang Taruna yang turut terdampak akibat gangguan ini, karena mereka menggunakan layanan Bank DKI untuk kegiatan keorganisasian.
Ia menegaskan, sektor perbankan merupakan tulang punggung penggerak ekonomi, termasuk untuk pembiayaan UMKM dan kebutuhan masyarakat luas. Maka dari itu, gangguan sistem semacam ini tak boleh dianggap sepele. “Aplikasi dan sistem perbankan seharusnya mempermudah, bukan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi,” tegas Akmal.
Ia juga menandaskan komitmen BPKN untuk terus melakukan pemantauan dan mendorong peningkatan kualitas layanan Bank DKI agar kepercayaan nasabah tidak luntur.
“Niat kami baik, semata-mata untuk mendorong agar Bank DKI dan seluruh infrastruktur pendukungnya menjadi lembaga yang terpercaya, terverifikasi, dan diyakini penuh oleh para konsumen dan nasabahnya,” pungkas Akmal.
Pramono Copot Direktur Teknologi Bank DKI
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Direksi Bank DKI pada Selasa (8/4/2025), menyatakan mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono, buntut gangguan layanan perbankan yang dikeluhkan nasabah sejak akhir Maret 2025 lalu.
Hal tersebut dia sampaikan juga dalam unggahannya di akun media sosial (medsos) instagram pribadinya @pramonoanungwa. “Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ujar Pramono dalam videonya.
Lebih jauh, Pramono juga memerintahkan agar masalah ini dibawa ke ranah hukum. Sebab, ia menduga kuat adanya keterlibatan internal alias orang dalam, terkait gangguan sistem layanan Bank DKI.
“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Pramono juga mengingatkan agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.