MAKLUMAT — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024. Dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Selasa (9/4/2025), juru bicara Fraksi PAN, Suli Da’im, menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi, tren deindustrialisasi, dan tingginya harga beras yang memengaruhi daya beli masyarakat.
Mulanya, Suli menyampaikan apresiasi atas berbagai pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024, khususnya terhadap capaian IKU, kendati dua indikatornya masih belum tercapai.
Fraksi PAN menilai, meski tujuh dari sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui target, dua indikator penting yakni Indeks Theil dan Indeks Gini belum mencapai sasaran dalam RPJMD 2019–2024. Kedua indeks tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan sosial-ekonomi di Jawa Timur.
“Kami meminta penjelasan komprehensif atas ketidaktercapaian dua IKU ini, karena hal ini bertentangan dengan semangat ekonomi inklusif yang menjadi tema RKPD 2024,” kata Suli.
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Kemudian, Suli juga menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2024, yang dinilainya mampu memenuhi target dalam RKPD, yakni di rentang 4,71-6,34. Berdasarkan data BPS pada 5 Februari 2024 menyebut eknomi Jatim di tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Namun, didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan. Menurut Fraksi PAN, hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan justru stagnan.
“Pertumbuhan tertinggi terjadi pada administrasi pemerintahan dan pertahanan, bukan pada sektor swasta. Ini mengindikasikan sektor produktif masyarakat sedang tidak baik-baik saja,” ujar Suli.
Kekhawatiran itu juga diperkuat dengan penurunan realisasi investasi dari Rp145 triliun pada 2023 menjadi Rp111,4 triliun pada 2024, lebih rendah dari target Rp115 triliun. Fraksi PAN meminta penjelasan atas merosotnya penanaman modal ini.
Dalam isu ketahanan pangan, Fraksi PAN menyampaikan keprihatinan atas tingginya harga beras sepanjang 2024 yang menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, produktivitas hortikultura juga mengalami penurunan di sejumlah komoditas. PAN mendorong adanya intervensi yang lebih kuat, termasuk strategi untuk mendorong swasembada pangan, menjaga keberlanjutan pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani di sentra-sentra produksi seperti Ngawi dan Banyuwangi.
Selain itu, sektor perikanan tambak juga mendapat perhatian. Fraksi PAN menyoroti sulitnya akses terhadap pupuk yang mengganggu produktivitas tambak di wilayah Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Tuban.
Sektor Pendidikan dan Kinerja BUMD
Dalam isu pendidikan dan rekrutmen ASN, Fraksi PAN meminta penjelasan rinci soal distribusi dan proses rekrutmen P3K, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan. PAN juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam tahapan rekrutmen.
Terkait pendidikan swasta, PAN meminta agar ada kesetaraan dukungan anggaran antara sekolah negeri dan swasta, mengingat banyak guru di sekolah swasta pindah ke sekolah negeri akibat rekrutmen P3K.
Pada aspek kinerja BUMD, Fraksi PAN menyoroti bahwa hanya Bank Jatim yang menunjukkan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD dan direksi masing-masing.
Di akhir penyampaian, Fraksi PAN juga meminta agar bantuan hibah kepada ormas disalurkan secara lebih proporsional, seiring besarnya kontribusi mereka dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menunggu penjelasan yang detail, komprehensif, dan tidak normatif dari Gubernur atas seluruh catatan dan pertanyaan yang kami ajukan,” pungkas Suli.
