MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam bidang pendidikan, sekaligus upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Instruksi tersebut memerintahkan lebih dari 40 kementerian dan lembaga bersinergi secara terpadu dan terarah dalam mengatasi kemiskinan yang masih membelenggu jutaan warga Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menyambut sumringah Inpres tersebut. Ia menandaskan bahwa Inpres itu sebagai tonggak penting untuk memastikan penanganan kemiskinan dilakukan secara lebih efektif dan menyentuh sasaran.
“Inpres ini menjadi dasar bagi kita semua mencoba bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif dan berdampak,” kata Gus Ipul usai acara Halalbihalal di Gedung Aneka Bakti Kemensos, dikutip dari laman resmi Kemensos RI, Rabu (9/4/2025).
Melalui, Inpres tersebut, pemerintah membidik target ambisius, dengan mencanangkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan kemiskinan umum di bawah lima persen pada tahun 2029 atau di akhir masa jabatan.
Eksekusi Program Sekolah Rakyat
Salah satu program unggulan dalam Inpres tersebut adalah Sekolah Rakyat, yang disebut-sebut sebagai sebuah terobosan pendidikan yang dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini. Program itu saat ini tengah memasuki tahap finalisasi, mulai dari rekrutmen guru, seleksi peserta didik, penyusunan kurikulum, hingga revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
“Persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini (2205) dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” terang Gus Ipul, yang juga mantan Wali Kota Pasuruan.
Untuk memperkuat eksekusi program, Kemensos tengah merampungkan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset berupa gedung dan lahan. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025, langsung di hadapan Presiden.
Tak hanya pemerintah daerah, berbagai kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di antaranya: Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg), Badan Pengentasan Kemiskinan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk tahap awal pembukaan Sekolah Rakyat. Wilayahnya tersebar mulai dari Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, sejumlah kabupaten di Jawa Timur, hingga Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Terkait tenaga pendidik, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) namun belum mendapatkan penempatan.
“Kita memprioritaskan guru yang belum penempatan, tetapi mereka sudah mengikuti pendidikan profesi guru,” tandas pria yang juga pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan program konkret seperti Sekolah Rakyat, pemerintah menandaskan tekad untuk memastikan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya sekadar wacana dan retorika, melainkan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.