MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyarankan agar Program Sekolah Rakyat ditempatkan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos) seperti saat ini.
Ia menilai, program tersebut lebih relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kemendikdasmen, apalagi Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut bahwa guru-guru Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” jelas Esti dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).
Insentif dan Kualifikasi Guru
Esti juga menyoroti aspek kesejahteraan guru, termasuk insentif dan jenjang karir. Menurutnya, meski perekrutan dari lulusan PPG menjanjikan mutu pengajaran yang terstandar, perhatian terhadap aspek sosial dan kultural juga tak kalah penting.
“Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks,” kata dia.
Esti mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak menjadi semacam ‘sekolah buangan’, mengingat berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2023 masih terdapat lebih dari 80.000 desa yang minim akses pendidikan dasar.
“Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” tandas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Pembiayaan dan Keberlanjutan Program
Lebih lanjut, Esti menekankan pentingnya keberlanjutan program, termasuk mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan jangka panjang agar Sekolah Rakyat tidak terhenti akibat perubahan kebijakan atau pergantian pemerintahan.
Esti juga menyarankan pemanfaatan infrastruktur sekolah yang sudah ada, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan.
“Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” terang wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta itu.
Sekadar informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, serta SMA, yang diinisiasi sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan payung hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi proses rekrutmen guru, seleksi peserta didik, serta penyusunan kurikulum. Konsep asrama diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau anak-anak dari daerah terisolasi dan meningkatkan pembentukan karakter, serta capaian akademik siswa.
