MAKLUMAT — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk memperkuat sinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menilai, meski tingkat kemiskinan di provinsi ini tergolong rendah secara nasional, kerja sama lintas sektor tetap dibutuhkan agar angka tersebut terus menurun secara berkelanjutan.
“Kalteng ini provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, dan ini patut diapresiasi. Tapi kita tidak boleh puas, harus terus bekerja keras untuk menekannya lebih jauh,” ujar Gus Ipul dalam Dialog Pilar Sosial di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (15/4/2025).
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah berada di angka 5,26 persen. Capaian ini menempatkan Kalteng sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Namun demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pilar-pilar sosial, dan masyarakat sipil tetap menjadi kunci utama dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan. Ia menyebut, komitmen bersama harus dibangun demi mencapai langkah yang lebih terarah dan terpadu.
“Saya minta semuanya berkomitmen penuh. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Langkah kita harus sejalan,” ujar Gus Ipul dilansir dari laman Kemensos.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pengukuran rutin terhadap program pengentasan kemiskinan, terutama terkait jumlah keluarga yang berhasil digraduasi dari status miskin. Ia menyampaikan bahwa selama empat bulan terakhir, pemerintah telah melakukan konsolidasi data kemiskinan secara nasional.
“Graduasi keluarga miskin harus diukur secara jelas,” katanya.
Inpres Satu Data Sosial Ekonomi
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu data sosial ekonomi yang sama sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program.
“Dengan Inpres No. 4, semua pihak sekarang wajib memakai satu data yang sama untuk keperluan pengentasan kemiskinan,” tambah Gus Ipul.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang salah satunya memuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Dialog Pilar Sosial yang digelar di Palangka Raya itu turut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng, serta lebih dari 380 peserta dari berbagai unsur pilar sosial.
Mereka antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial.***
