MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menyampaikan sejumlah poin penting dalam peringatan Hari Buruh (May Day) 2025.
Menurutnya, terdapat setidaknya lima isu penting yang harus disorot dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025 ini. Pertama, adalah soal kesejahteraan para pekerja, khususnya buruh industri atau pabrik.
“(Sebenarnya) Isu klasik, tetapi inilah esensi pejuang kaum buruh, yaitu kesejahteraan para pekerja,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Kamis (1/5/2025).
Kedua, ia menggarisbawahi gesekan para buruh dengan pengusaha hampir setiap tahunnya adalah terkait masalah pengupahan.
“Setiap tahun konflik buruh dan pengusaha adalah pada permasalahan besaran UMR, bukan saja menyangkut besarnya nilai UMR, tapi lebih jauh dari itu,” kata dia.
“Buruh menginginkan cukupnya UMR untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, salah satu sebab adalah melemahnya nilai tukar rupiah,” sambung Mirdasy.
Selain itu, ia juga menyoroti soal gelombang PHK (Putus Hubungan Kerja) yang besar, yang mengakibatkan meluasnya pengangguran.
“Ketiga, besarnya gelombang PHK sejak tahun lalu hingga saat ini, yang menjadikan meluasnya pengganguran di seluruh sektor Industri. Hal ini menimbulkan kekecewaan buruh yang semakin masif,” jelasnya.
Kemudian keempat, kata Mirdasy, adalah soal sistem outsourcing tenaga kerja di industri, yang dipaksakan sejak omnibus law diberlakukan pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, outsourcing bagi buruh adalah semacam lonceng kematian sepanjang waktu, yang bisa menimpa mereka kapan saja untuk diberhentikan alias terkena PHK.
Kelima, isu lain yang meningkat eskalasinya adalah bahwa buruh kerap menjadi bagian penting dalam politik elektoral, namun usai kontestasi pemilihan umum, mereka justru senantiasa terabaikan.
“Termasuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kali ini, sehingga aneka tuntutan akan janji kampanye pasti menjadi bagian suara dalam demo kali ini,” tandas Mirdasy.
Sarankan Pemerintah Lakukan 3 Hal
Lebih lanjut, Mirdasy berharap agar pemerintah memerhatikan sejumlah catatan tersebut. Ia juga menyarankan agar para pemangku kepentingan dan kebijakan untuk melakukan tindakan nyata dalam memenuhi tuntutan kaum buruh.
“Pertama, harus segera ada pembicaraan tentang RUU Ketenagakerjaan yang menempatkan buruh menjadi stakeholder penting dalam keputusan tersebut, tentunya selain ada pengusaha,” sebutnya.
Kedua, ia menekankan pentingnya iklim investasi yang bagus dan sehat, serta meminta langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi.
“Peningkatan iklim investasi dan perbaikan kondisi ekonomi yang mampu menekan laju PHK dan pengangguran massal,” tegasnya.
Ketiga, Mirdasy meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera menunaikan janji-janji politiknya selama masa kampanye lalu, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh.
“Perlunya Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka, memenuhi janjinya saat kampanye, yaitu meningkatkan kesejahteraan buruh dengan menjadikan buruh dapat tidur nyenyak, sebab telah terpenuhi kebutuhan dasarnya,” sorotnya.
“Selamat Hari Buruh, 1 Mei 2025, buruh yang sejahtera akan meningkatkan kualitas generasi emas Indonesia,” pungkas Mirdasy.