MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025, yang diteken dalam Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Satgas tersebut akan bertugas memastikan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan peran strategis dalam koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Tak hanya fokus pada regulasi, Satgas juga diberi mandat untuk memetakan potensi desa dan kelurahan, menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan, serta melakukan pendampingan dari aspek kelembagaan, usaha, hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Dalam menjalankan tugasnya, Satgas juga akan mengembangkan rencana bisnis Kopdes/Kel Merah Putih. Skema bisnis tersebut mencakup penyediaan kantor koperasi, pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pergudangan (cold storage), hingga logistik berbasis desa atau kelurahan.
Pengembangan ini akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi ekonomi lokal, termasuk memperhatikan lembaga ekonomi yang sudah ada agar koperasi bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Satgas juga akan merekomendasikan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi, serta diberi kewenangan memutuskan berbagai hambatan di lapangan secara cepat dan adaptif.
Keppres ini turut menetapkan Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop), Ferry Juliantono, sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas. Adapun Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai Wakil Ketua I, menegaskan posisi Kemenkop sebagai leading sector dalam inisiatif nasional ini.
Ferry memastikan bahwa proses musyawarah desa khusus untuk membentuk Kopdes/Kel Merah Putih akan semakin masif digelar di bulan Mei 2025 ini.
“Kita perkirakan akan mencapai 30 ribuan kopdes yang akan terbentuk,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (9/5/2025).
Ferry juga mengungkap adanya sinyal kuat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dukungan pendanaan. “Perkiraan pada Oktober mendatang, Presiden Prabowo mentargetkan 1 tahun ini kopdes mulai operasional secara bertahap,” katanya.
Pembentukan koperasi desa/kelurahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Keberhasilan program ini menjadi tolok ukur penting bagi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan transformasi ekonomi dari bawah.