MAKLUMAT — Baladinisia, sebut saja nama sebuah negeri imaginer di jazirah Arab. Dalam sejarahnya Baladinisia pernah berhasil melakukan lompatan perubahan yang sangat membanggakan. Sebelumnya Baladinisia dikenal sebagai negeri yang gelap (mudzlim) lantaran praktik kedzaliman dalam segala bentuknya hadir di seluruh ruang publik. Kejahatan ekonomi, politik, dan hukum seakan menjadi ornamen keseharian praktik pemerintahan di Baladinisia.
Para pejabatnya korup, yang ditandai dengan praktik korupsi yang merajalela dari pusat sampai daerah. Hukum sebagai panglima sebatas slogan. Yang terjadi sebaliknya, hukum diperjualbelikan sedemikian rupa. Dalam setiap pembahasan undang-undang, nyaris tak ada satu pun pasal yang luput dari transaksi. Praktik ekonomi berpihak pada kalangan terbatas (kaum oligark) dan sebaliknya, masyarakat kebanyakan (mayoritas) teralienasi dan menjadi kaum miskin struktural (mustadzafín).
Namun dalam perjalanan waktu, Baladinisia berubah menjadi negeri yang terang (munawar, mudhi’) atau al-Qur’an menyebutnya sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafùr. Hadir kebijakan ekonomi yang memberdayakan dan berpihak kepada kaum mayoritas, angka korupsi berhasil ditekan sedemikian rupa. Untuk membuat efek jera, para koruptor dijatuhi hukuman mati. Bahkan sebagian koruptor ada yang sengaja dijadikan santapan harimau-harimau di kebun binatang terbesar di Baladinisia: Bustan al-Safri.
Siapa faktor penentu perubahan tersebut? Tak lain adalah Presiden Azizi, yang berhasil memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) yang penuh kecurangan, setelah sebelumnya dua kali ikut Pilpres.
Sebelum terpilih sebagai presiden, Azizi dikenal sebagai mantan petinggi pasukan elit, sejenis Kopassus. Azizi yang juga dikenal sebagai militer-intelektual, sejak muda dikenal idealis dan mempunyai watak nasionalisme yang tinggi. Selepas pensiun dari pasukan elit, Azizi memutuskan memasuki dunia politik. Darah politik tampaknya mengalir dari bapaknya yang semasa hidupnya pernah aktif di salah satu partai politik. Azizi sangat serius memasuki dunia politik. Niatnya hanya satu: Memperbaiki Baladinisia. Dan dengan bekal kemampuan yang dimilikinya, Azizi sangat yakin akan mampu memperbaiki kondisi Baladinisia. Akhirnya, setelah mengikuti Pilpres untuk ketiga kalinya Azizi berhasil menang secara mayoritas, mengalahkan dua kandidat lainnya.
Layaknya Pilpres yang selama ini berlangsung di Baladinisia, ada tiga kelompok strategis yang dinilai bisa “mengatur” kemenangan seorang kandidat presiden: kalangan oligark ekonomi dengan kekuatan fulus-nya; Wikalah al-Syurtiyyun, sejenis kepolisian, dengan kekuatan sebagai penegak hukum, yang jangkauan kuasanya sangat luas hingga ke desa-desa; dan lembaga survei, yang dalam beberapa kali Pilpres di Baladinisia posisinya sangat menentukan, bahkan bisa mengatur kemenangan seorang kandidat presiden. Dan tak bisa dipungkiri, terpilihnya Azizi juga termasuk berkat jasa tiga kelompok strategis tersebut.
Info terbatas yang diperoleh dari kalangan Istana, Azizi sebenarnya sangat tidak nyaman dengan proses kemenangannya yang tidak fair, penuh kecurangan. Karenanya Azizi bertekad “membalasnya” dengan membuat “paket kebijakan politik” yang demokratis dan bertekad menciptakan pemilu yang fair dengan mempercepat pelaksaaan Pilpres. Bukan hanya itu, Azizi juga berniat untuk memarjinalkan peran kaum oligark hitam yang selama ini hanya menjadi benalu dan beban bagi Baladinisia, mengontrol ketat keberadaan lembaga survei, dan melakukan reformasi total di kepolisian.
Memarjinalkan Benalu Negeri
Menyadari bahwa masalah yang dihadapi Baladinisia sangat kompleks, setelah dilantik Presiden Azizi melakukan langkah-langkah politik taktis, tegas namun sangat terukur. Mula pertama Azizi memanggil dan mengajak bicara dua jenderal bintang dua, sebut saja Mayjen Hamzah dari pasukan khusus (sejenis Kopassus) dan Irjen Bilal dari Brigade Bergerak (sejenis Brimob). Keduanya dinilai Azizi sebagai dua jenderal yang relatif bersih.
Dalam perbincangan tersebut, Azizi menyatakan akan menjadikan keduanya masing-masing sebagai Panglima Tentara Baladinisia dan Kepala Kepolisian Baladinisia, dengan tugas utama membackup kebijakan Azizi, terutama terkait upaya “bersih-bersih” di Baladinisia. Dalam upaya ini Azizi menyerahkan data para oligark hitam yang menyumbang dirinya –dan tentu kandidat lainnya juga– saat Pilpres lalu dan meminta untuk “diselesaikan”. Dalam pandangan Azizi, para oligark hitam ini dipastikan akan terus “mengganggu”.
Presiden Azizi juga mengundang Ketua Komisi Anti Rasuah (KAR, sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK). Dalam pertemuan ini Azizi menegaskan dan meminta KAR untuk serius bekerjasama dalam melakukan pemberantasan korupsi. Azizi berjanji akan memberikan data-data para koruptor dan meminta KAR untuk menindaklanjuti dengan segera, serta menghukum seberat-beratnya.
Secara tertutup, Azizi juga melakukan pertemuan maraton dengan pimpian Parlemen untuk tiga hal. Pertama, komitmen bersama untuk membuat paket kebijakan politik yang menjunjung tinggi fairness dengan melibatkan kalangan kampus. Kedua, mengamandemen Konstitusi, di antaranya untuk mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Tertinggi (MPT, sejenis Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang bertugas di antaranya memilih dan memberhentikan presiden. Presiden dan Parlemen menyepakati dua hal ini.
Ketiga, Pilpres dipercepat melalui MPT selambat-lambatnya dua tahun sejak MPT ditetapkan kembali fungsinya sebagaimana saat awal disahkan oleh para pendiri bangsa Baladinisia. Saat Azizi mengusulkan Pilpres dipercepat, pimpinan Parlemen cukup kaget karena agenda ini tidak masuk dalam pembicaraan awal. Parlemen kaget karena Azizi hanya secara spesifik mengusulkan Pilpres dipercepat dan tidak untuk Pemilu (Legislatif). Meski membuat Parlemen kaget, namun Presiden Azizi tetap bersikukuh untuk melaksanakan Pilpres dipercepat. Presiden sejak awal memang merasa tidak nyaman dengan hasil Pilpres yang mengantarkannya sebagai presiden, yang dinilai penuh kecurangan. Akhirnya disepakati antara Presiden dan Parlemen terkait Pilpres dipercepat.
Parlemen, menteri-menteri terkait, dan perwakilan kampus mulai menggodog amandemen Konstitusi dan membuat rancangan kebijakan perundang-undangan politik. Guna menyisir para koruptor lainnya yang dinilai sangat licik dan kuat, buru-buru Parlemen juga mengesahkan UU Pemiskinan Koruptor (sejenis UU Perampasan Aset).
Baladinisia Berubah
Tiga bulan kepemimpinan Presiden Azizi mulai membuahkan hasil. Baladinisia telah berubah. Tiap hari pemberitaan media massa dihiasi berita tentang penangkapan para mantan pejabat dan pihak swasta yang dinilai korup dan terbunuhnya secara misterius para oligark hitam yang selama ini telah merampas dan mengeruk kekayaan alam Baladinisia secara tamak dan fasik. Bukan hanya itu, pemecatan para pejabat negara yang selama ini dinilai korup juga menghiasi pemberitaan media massa.
Dalam laporan akhir tahunan Lembaga Anti-Korupsi Dunia, sejenis Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Baladinisia mengalami lompatan yang sangat signifikan dari sebelumnya yang berada di urutan 124 naik menjadi urutan 26, sebuah lompatan yang luar biasa.
Pilpres dipercepat yang telah disepakati Presiden dan Parlemen pun dilaksanakan. Hasilnya, secara demokratis Azizi mendapat dukungan mayoritas di MPT dan resmi menjadi Presiden Baladinisia. Hasil Pilpres dipercepat ini membuat nilai tukar mata uang Baladinisia: Rafiah mengalami penguatan. Iklim usaha mulai tumbuh dan bergairah. Investor asing juga berbondong-bondong datang dan menanamkan modal. Intinya, ada respon positif di kalangan pasar atas kepemimpan baru Baladinisia. Hal ini karena Azizi dinilai mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh di Baladinisia. Baladinisia telah benar-benar berubah dari negeri yang gelap (mudzlim) menjadi negeri yang terang (munawar, mudhi’).
Berharap Indonesia Meniru
Ungkapan yang menyatakan bahwa “perubahan hanya bisa terjadi dengan baik bila ada keteladanan dari atas”, setidaknya tergambar dari keberhasilan perubahan yang terjadi di Baladinisia. Baladinisia telah berubah karena komitmen seorang Presiden Azizi dibantu oleh orang-orang pilihan dan terpecaya di sekeliling Azizi.
Kasus Baladinisia bisa menjadi ibrah bagi Indonesia. Apalagi kalau memahami anatomi Indonesia saat ini hampir sama persis dengan Baladinisia sebelum Azizi menjadi Presiden. Indonesia dikenal sebagai negara yang korup. Negara di mana preman, bandit dan mafia sangat berkuasa dan bahkan mendapat perlindungan dari elit politik. Hukum diperjualbelikan. Lembaga seperti KPK, MK, dan MA konon diduga kuat oknumnya banyak yang terlibat dan menjadi bagian dalam jual beli kasus (makelar kasus). Politiknya juga berbiaya sangat mahal.
Presiden Prabowo masih mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan menyeluruh di Indonesia. Prabowo masih bisa menjadi Azizi bagi Indonesia. Apalagi secara karakter, Prabowo mempunyai kemiripan dengan Azizi. Caranya tentu bisa mengcopy paste–meski tidak harus sepenuhnya– apa yang telah dilakukan oleh Azizi.
Tentu bukan hal mudah bagi Prabowo untuk melakukannya, namun kalau Prabowo serius untuk melakukannya–dan tanda-tanda keseriusan itu sudah mulai terlihat– maka yakinlah rakyat, kelompok-kelompok strategis, terlebih dari kalangan kampus, dipastikan akan mendukung sepenuhnya. Dan percayalah, dengan segala modal yang dimilikinya, Prabowo akan bisa melakukannya. Semoga.