MAKLUMAT – Sejumlah perwakilan kepabeanan negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Surabaya, 18-19 Juni 2025. Kehadirannya untuk menggembleng diri dalam Regional Workshop on Time Release Study (TRS), sebuah upaya masif mempercepat reformasi logistik di Asia Tenggara.
Fokus utamanya? Penerapan Coordinated Border Management (CBM) dan National Logistics Ecosystem (NLE). Kedua konsep ini digadang-gadang sebagai kunci efisiensi dan daya saing pelabuhan di kawasan.
Acara ini digagas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, berkolaborasi dengan Regional Trade for Development (RT4D), lembaga konsultasi dari kerja sama ASEAN-Australia-New Zealand FTZ (AANZ-FTA), serta World Customs Organization (WCO) yang berpartisipasi secara daring.
Perwakilan instansi kepabeanan, operator pelabuhan, dan pelaku logistik dari berbagai negara ASEAN turut hadir. Kedatangannya menyiratkan keseriusan dalam mewujudkan efisiensi logistik regional. Tema yang diusung pun jelas: “Enhancing Cross-Border Cooperation and Efficient Trade Facilitation through Time Release Study,” menekankan urgensi kerja sama lintas batas untuk transparansi dan efisiensi kepabeanan.
Bongkar Hambatan, Pangkas Waktu
Time Release Study (TRS), sebagai metodologi inti dalam lokakarya ini, berperan vital dalam menganalisis hambatan logistik. TRS telah mengukur waktu sejak barang tiba di pelabuhan hingga keluar dari kawasan pabean.
Dengan studi ini, negara-negara ASEAN bertekad mengidentifikasi dan memangkas titik-titik kemacetan yang selama ini memperlambat arus barang di perbatasan. Sekaligus mendorong harmonisasi prosedur kepabeanan.
“Perkembangan globalisasi ekonomi dunia memerlukan cara pandang yang juga berkembang,” ujar Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, Susila Brata, dalam keterangan resminya.
TRS menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas border. Melalui workshop ini mendorong peserta berbagi wawasan untuk menemukan best practice guna menghadapi dinamika perdagangan global.
Merajut Koordinasi Lintas Instansi
Salah satu pembahasan krusial dalam lokakarya ini adalah Coordinated Border Management (CBM). Konsep ini menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. Di dalamnya terdapat bea dan cukai, otoritas pelabuhan, dan instansi terkait lainnya.
Dengan pendekatan ini, mampu menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, serta memfasilitasi perdagangan lintas-batas secara optimal.
Sebagai bagian dari rangkaian lokakarya, delegasi melakukan kunjungan ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak perusahaan Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), di bawah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi, memimpin kunjungan ke TPS yang merupakan salah satu pelabuhan strategis di Indonesia, dalam mendukung arus logistik internasional dan percepatan alur perdagangan antarnegara.
Digitalisasi Pelabuhan dan Efisiensi Nasional
Sekretaris Perusahaan TPS, Erika A. Palupi, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja operasional melalui standarisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem. Salah satu langkah konkretnya adalah integrasi sistem kepabeanan dengan teknologi pelabuhan. Tujuannya mempercepat proses clearance barang dan mengurangi biaya logistik.
“Pelindo, melalui SPTP dan TPS, berkomitmen mendukung implementasi NLE dengan membangun infrastruktur yang lebih canggih dan efisien,” Erika menjelaskan. Pihaknya telah melakukan berbagai inovasi.
Misalnya pemanfaatan platform digital yang saling terhubung antar-instansi dan mempersingkat proses di pelabuhan. Entitas bisnis Pelindo Group ini juga melakukan pengawasan atas keamanan barang.
Sebagai operator terminal peti kemas di wilayah Pelabuhan Utama Tanjung Perak, TPS berperan penting dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional melalui penerapan sistem informasi berbasis teknologi digital. Sistem ini memungkinkan integrasi antar semua pihak dalam proses logistik, termasuk otoritas kepabeanan, pengusaha logistik, serta pengelola pelabuhan.