MAKLUMAT — Momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Muhammadiyah dan Aisyiyah menghelat ajang bertajuk ‘Transformasi Layanan Sosial’ di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Depok, pada 26-28 Juni 2025.
Total lebih dari 250 peserta, terdiri dari 60 pimpinan wilayah dan 190 pimpinan lembaga layanan sosial dari berbagai daerah, mengikuti dan menghadiri forum tersebut.
Wakil Ketua Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah, Jasra Putra, menyampaikan bahwa peringatan tahun baru Hijriah menjadi momen reflektif bagi Muhammadiyah untuk menyegarkan kembali semangat gerakan sosialnya.
“Semangat menyambut tahun baru Hijriah menjadi momen penting untuk gerakan ormas besar ini dalam menyegarkan kembali organisasi melalui para penggerak Al Maun, agar kebijakan Muhammadiyah terus melakukan afirmasi dan memajukan upaya kesejahteraan sosial umat yang inklusi,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Jumat (27/6/2025).
Isu-isu utama yang dibahas mencakup perlindungan anak, lansia, keluarga, dan difabel. Namun lebih dari itu, Muhammadiyah menyoroti urgensi rekayasa sosial pada ruang keluarga—ruang sosial terkecil namun krusial dalam pembangunan kebangsaan.
“Apa yang terjadi pada permasalahan sosial yang ada saat ini, karena meja makan rumah, ruang keluarga tidak hidup akibat direbut ruang digital yang tidak diantisipasi. Karena ruang ini tidak boleh hilang, untuk itu melalui pertemuan kami akan melakukan rekayasa sosial engineering bersama, melalui praktek baik yang ada agar ini hidup lagi,” terang Jasra.
Ia menekankan bahwa keluarga harus didorong kembali menjadi ekosistem yang adil dan inklusif bagi tumbuh kembang setiap anggota. Menurutnya, hilangnya life social skill pada generasi muda merupakan dampak serius dari ketimpangan digital yang kian melebar.
“Banyak generasi kita yang kurang memiliki life social skill, yang ke depannya akan berdampak multi dimensi, jadi tantangan di era digital. Akibatnya jurang antar generasi semakin besar jaraknya. Ini yang harus direkayasa bersama, untuk itu Muhammadiyah melakukan transformasi layanan sosialnya,” tambahnya.
Salah satu bentuk transformasi yang diusulkan adalah penciptaan program-program sosial mutakhir yang menjawab tantangan peradaban digital, tanpa kehilangan esensi kemanusiaan dan nilai-nilai keluarga.
“Layanan sosial kami perlu bertransformasi, bukan dalam arti ketinggalan zaman. Namun dengan pertemuan nasional ini, kami ingin menemukan praktek-praktek baik, yang ujungnya akan menjadi panduan baru dalam layanan ormas besar ini,” tegas Jasra.
Muhammadiyah juga menyerukan keterlibatan negara dalam merevisi berbagai kebijakan sosial agar adaptif terhadap era digital. RUU Pengasuhan Keluarga, UU Pengasuhan Anak, RUU Lansia, UU Disabilitas, dan UU Pekerja Sosial menjadi bagian dari agenda yang didekatkan dengan praktik dan kebutuhan lapangan.
“Untuk itulah Muhammadiyah mengusulkan ada rekayasa ruang keluarga agar tetap hidup di peradaban digital. Dengan mendorong melalui perubahan yang sistemik dengan meminta negara hadir merevisi kebijakan-kebijakannya yang memang pada nyatanya belum disiapkan ketika kita masuk peradaban digital,” jelasnya.
Hasil pembahasan dalam forum ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah. Muhammadiyah berharap, transformasi sosial yang mereka dorong dapat menjangkau lebih luas dan menjadi ruang inklusi yang adil bagi semua kalangan.
“Kita berharap transformasi layanan Muhammadiyah Aisyiyah dan praktek baiknya dapat membuat ruang inklusi bagi siapa saja yang membutuhkan layanan kami,” tandas Jasra.
