MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengkritisi kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) di sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang dinilai berdampak terhadap efektivitas diplomasi dan perlindungan WNI di luar negeri.
Anton mengungkapkan terdapat setidaknya 12 KBRI yang sampai saat ini masih belum memiliki Dubes definitif, termasuk salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
“Amerika Serikat kosong sejak 2023, karena Dubes-nya ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN. KBRI di PBB New York sejak 2024 kosong karena Dubesnya menjadi Wamenlu. Dubes Jerman juga ditarik ke Wamenlu. Bahkan PBB Jenewa, Dubesnya menjadi Wamen PPN/Bappenas. Sementara itu, di Korea Utara, Dubes ditarik sejak 2021 akibat (pandemi) Covid-19, dan hingga kini belum ada penggantinya,” ungkap Anton, dilansir laman resmi DPR RI.
Ia menekankan bahwa keberadaan Dubes di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia sangat krusial, terutama dalam konteks geopolitik global yang terus berkembang.
“Kita sama-sama paham bahwa Dubes adalah faktor yang paling penting. Selain melindungi WNI kita, diplomasi juga banyak bergantung pada peran mereka. Kalau saya sih maunya yang kosong segera diisi, apapun alasannya,” tambah Anton.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan perlunya antisipasi dan perencanaan sejak dini terhadap masa tugas Dubes yang akan segera berakhir, seperti di Meksiko dan Jepang.
“Kan ada waktunya untuk fit and proper, ada waktunya untuk dilantik, belum di kredensial juga. Itu kalau kosongnya lama, kan tidak bagus juga untuk negara yang bersangkutan,” tandas Anton.
Meski pengangkatan Duta Besar merupakan hak prerogatif Presiden, Anton juga mendorong agar ada komunikasi yang lebih proaktif dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Jadi saya pikir ke depannya, saya tahu lah Dubes itu hak preogratif daripada Presiden. Tapi kalau kita bisa menginfokan kepada Bapak Presiden, Pak, izin, tahun depan Dubes ini akan berakhir. Kita harus mengadakan fit and proper untuk beberapa Dubes. Sehingga pada saat waktunya selesai, langsung diganti, Pak,” pungkas pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat itu.
