TIDAK dimungkiri kasus korupsi seperti kasus Syahrul Yasin Limpo (Mentan) agak susah untuk tidak dikaitkan dengan persolan politik. Tidak lama setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo, dimana diri nya pun sebagai kader Partai Nasdem.
Saat ini, Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo menjadi target KPK dan sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus yang diduga pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU (tindak pidana pencucian uang) sebagaimana dikutip Republika.id.
Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menilai, pada prinsipnya DPP IMM konsisten dan tegak terhadap penegakkan hukum, tapi sangat disayangkan penegakan hukum yang seharusnya ditegakkan dan dijunjung tinggi disalah gunakan oleh kekuasaan tertentu.
“Namun, semoga saja tidak demikian. Sebab, pandangan saya dalam kasus ini erat kaitannya dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2024,” kata Abdul dalam diskusi DPP IMM “Meneropong Politik Hukum di Indonesia Jelang Pemilu 2024.
Abdul pun menekankan bahwa kasus korupsi harus ditegakkan jika hal tersebut benar terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi, harus ditegakkan dan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.
Terakhir dia menyampaikan jika yang menjadi asumsi masyarakat dalam kasus tersebut (Mentan) seakan adanya politisasi harus dijelaskan oleh KPK, sehingga asumsi masyarakat tidak liar. Tegasnya.
Dia berharap, dalam pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, damai dan bermarbat, sehingga menghasilkan pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. (*)
Reporter: Randy Latu
Editor: Mohammad Ilham
