MAKLUMAT — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah mendorong persetujuan dari kabinet keamanannya untuk rencana pengambilalihan penuh Jalur Gaza. Rencana ini dikabarkan akan dibahas dalam sidang kabinet pada Kamis malam waktu setempat.
Mengutip laporan The Times of Israel, rencana ini akan dilakukan secara bertahap selama lima bulan ke depan. Langkah pertama dimulai dengan serangan militer ke Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di wilayah tengah. Operasi ini diperkirakan akan menggusur hingga satu juta warga Palestina ke wilayah selatan yang telah ditetapkan sebagai zona kemanusiaan di Mawasi.
Tujuan utama dari rencana ini adalah menghancurkan sisa kekuatan Hamas serta menekan kelompok tersebut untuk membebaskan sekitar 50 sandera yang masih ditahan di Gaza. Dari jumlah itu, sekitar 20 orang diyakini masih hidup.
Di tengah perumusan rencana tersebut, muncul laporan ketegangan di kalangan pimpinan tertinggi militer dan pemerintahan Israel. Panglima militer Israel, Letjen Eyal Zamir, menyatakan ketegasannya dalam menyuarakan sikap militer menjelang rapat kabinet.
“Kami akan terus menyampaikan posisi kami tanpa rasa takut, dengan cara yang pragmatis, independen, dan profesional,” ujar Zamir dalam pernyataan resminya. Ia menegaskan bahwa militer tidak sedang berurusan dengan teori, melainkan menyangkut hidup dan mati serta pertahanan negara.
Namun, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, memberikan tanggapan berbeda. Menurutnya, meski militer berhak menyampaikan pandangannya, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. “Militer harus menghormati keputusan yang dibuat oleh pemerintah,” tulis Gallant di media sosial dikutip dari Arab News.
Di sisi lain, krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Lembaga pemantau kelaparan global menyebut kondisi di wilayah tersebut sudah masuk dalam kategori “skenario kelaparan”. Banyak anak-anak balita dilaporkan meninggal akibat kekurangan pangan dan akses bantuan yang sangat terbatas.
Laporan terbaru dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat bahwa konsumsi pangan di Gaza telah menyentuh titik terendah sejak konflik dimulai. Per awal Agustus, sekitar 81 persen rumah tangga mengalami konsumsi pangan yang sangat buruk, melonjak tajam dari 33 persen pada April lalu.
Sementara itu, pejabat Uni Eropa menyebut ada sedikit kemajuan, seperti meningkatnya pengiriman bahan bakar, pembukaan jalur distribusi, dan perbaikan infrastruktur. Namun, situasi keamanan di lapangan yang belum kondusif masih menjadi penghambat utama distribusi bantuan kemanusiaan.***
