MAKLUMAT – Bank Indonesia (BI) mulai 17 Agustus 2025 secara resmi meluncurkan Payment ID, sistem identitas transaksi digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan sistem ini, seluruh rekening bank, dompet digital (e-wallet), hingga aplikasi pembayaran lainnya akan terhubung langsung ke identitas tunggal milik masing-masing individu.
Inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pembayaran nasional, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang menargetkan ekosistem pembayaran digital, efisien, aman, dan terintegrasi.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dudi Dermawan dikutip dari laman Bisnis.com menjelaskan bahwa Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Bank sentral menyiapkan infrastruktur besar dan kuat untuk menjalankan sistem Payment ID.
Dudi menuturkan bahwa dalam Payment ID, setiap orang akan memiliki kode unik untuk mengidentifikasi transaksi pembayaran. Kode unik itu terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga setiap orang akan memiliki satu identitas dalam transaksi pembayaran, termasuk transaksi digital.
“Payment ID di-generate dari NIK, NIK di-generate dari data kependudukan. Jadi, seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening maka akan ada ekuivalen yang terkait dengan Payment ID-nya,” ujar Dudi disampaikan kepada Editors Briefing Bank Indonesia di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada awal Juli 2025.
Apa Itu Payment ID dan Kenapa Penting?
Payment ID adalah kode identitas unik yang dibangun dari NIK, dan digunakan sebagai acuan utama dalam seluruh transaksi keuangan digital. Sistem ini memungkinkan seseorang memiliki satu identitas pembayaran yang berlaku di semua platform, termasuk bank, fintech, e-wallet, QRIS, hingga e-commerce.
Bank Indonesia seperti dilansir laman Interactive QRIS, menyebut sistem ini akan menjadi fondasi penting untuk:
-
Mendeteksi transaksi ilegal, seperti judi online dan pinjol ilegal.
-
Mempermudah verifikasi KYC di bank dan platform digital.
-
Meningkatkan transparansi dan keamanan data keuangan masyarakat.
-
Mendukung program anti-money laundering (AML) dan counter-terrorism financing (CTF).
Semua Rekening dan E-Wallet Wajib Terhubung ke NIK
Peluncuran Payment ID membuat seluruh data keuangan masyarakat harus terkait langsung dengan NIK. Artinya:
-
Tidak ada lagi rekening tanpa identitas.
-
Setiap transaksi digital akan tercatat secara real time melalui Payment ID.
-
Aktivitas mencurigakan bisa segera ditelusuri oleh lembaga keuangan, dengan tetap menjaga prinsip perlindungan data pribadi.
Fitur Keamanan Payment ID
Bank Indonesia menegaskan bahwa sistem ini dibangun dengan lapisan keamanan tinggi, di antaranya:
-
Persetujuan pengguna (consent) diperlukan setiap kali data ingin diakses.
-
Enkripsi end-to-end untuk melindungi seluruh transaksi.
-
Kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Tidak ada satu pun data yang bisa diakses tanpa izin pemilik. Sistem ini dirancang untuk melindungi, bukan mengintai,” tegas Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.
Dampaknya Bagi Masyarakat
-
Verifikasi akun lebih cepat karena identitas sudah terintegrasi.
-
Transparansi keuangan meningkat, semua transaksi bisa dilacak melalui satu dashboard.
-
Potensi penipuan berkurang drastis karena semua akun harus terdaftar resmi dengan NIK.
-
Masyarakat tanpa rekening bank dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan digital.
Dampaknya Bagi Dunia Usaha dan Fintech
-
Mempermudah analisis kredit dan perilaku keuangan nasabah.
-
Mendukung program loyalitas dengan data yang lebih akurat.
-
Mengurangi biaya verifikasi dan risiko fraud.
Tantangan dan Kesiapan BI
Meski sistem ini sangat menjanjikan, ada sejumlah tantangan:
-
Edukasi publik yang masih rendah soal keamanan data dan teknologi keuangan.
-
Ancaman keamanan siber yang memerlukan infrastruktur digital kuat.
-
Koordinasi lintas lembaga antara BI, Dukcapil, perbankan, dan pelaku usaha digital.
Untuk itu, BI akan menjalankan uji coba bertahap sejak kuartal pertama 2025, menggandeng perbankan besar, penyedia e-wallet, dan perusahaan fintech untuk memastikan kesiapan sistem.
