MAKLUMAT – Media asing turut menyoroti demo besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Ribuan orang yang didominasi mahasiswa bentrok dengan aparat ,setelah menolak kebijakan tunjangan besar untuk anggota DPR.
The Strait Times (Singapura), mengutip Bloomberg, Jumat (29/8/2025) melaporkan ribuan pengunjuk rasa melempar batu dan menyalakan petasan. Aparat kepolisian merespons dengan gas air mata, meriam air, hingga kendaraan taktis. Menjelang sore, bentrokan melebar ke kawasan pusat perbelanjaan di Senayan, memperlihatkan eskalasi yang sulit dikendalikan.
Artikel berjudul “Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify” menulis seruan lantang dari salah seorang demonstran: “Parlemen harus dibubarkan. Jangan mundur. Perjuangan kita belum berakhir.” Kalimat itu dinilai media asing sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap lembaga legislatif yang kian kehilangan legitimasi.
Melansir CNBC, media asing menyoroti akar kemarahan publik. Tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Angka itu hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta 2025. The Strait Times menulis, “Kebencian publik telah tumbuh atas tunjangan baru bagi anggota parlemen Indonesia.”
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kebijakan ini dianggap mencerminkan arogansi elit. Sementara rakyat menanggung beban inflasi pangan dan biaya hidup, DPR justru menambah fasilitas mewah bagi dirinya sendiri.
Aksi 28 Agustus 2025 merupakan demonstrasi kedua dalam sepekan. Sebelumnya, mahasiswa juga turun ke jalan dengan tuntutan serupa. Media asing menilai rangkaian protes ini menambah ketidakpastian politik dan ekonomi Indonesia.
Bloomberg menulis bahwa investor mulai mengamati situasi dengan cemas. Protes yang terus berulang dikhawatirkan menekan iklim usaha, sementara pemerintah belum menunjukkan langkah konkret meredakan ketegangan.
Liputan internasional menempatkan Indonesia dalam sorotan global. Alih-alih tampil sebagai negara demokratis yang kuat, Indonesia justru terlihat rapuh: rakyat marah, aparat represif, dan DPR sibuk dengan fasilitasnya sendiri.
Sorotan The Strait Times menegaskan, krisis legitimasi DPR bukan hanya isu domestik. Dunia melihat ada jarak yang kian lebar antara rakyat dan wakilnya. Jika tidak ada langkah korektif, protes semacam ini berpotensi menjadi gelombang yang lebih besar.
