MAKLUMAT – Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa langsung memunculkan tantangan besar. Publik menuntut Kemenkeu tidak lagi membebani rakyat dengan PPN 12 persen, melainkan lebih agresif menarik pajak dari industri ekstraktif seperti nikel dan batu bara.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum menegaskan, ekstensifikasi pajak di sektor tambang bisa meningkatkan pendapatan negara berkali-kali lipat. “Kalau PPN naik jadi 12 persen, kenaikannya kecil sekali dibanding pajak nikel dan batu bara. Potensi sektor ekstraktif jauh lebih besar,” kata Rahman dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (10/9/2025).
Transisi Bersih menilai strategi penerimaan pajak selama ini tidak adil. Pemerintah lebih banyak membebani masyarakat, sementara kelompok superkaya dan industri tambang justru longgar. Tahun ini saja, kenaikan pajak daerah akibat transfer dana berkurang memicu penolakan luas. Tuntutan masyarakat agar pemerintah menurunkan PPN dan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7 juta juga semakin nyaring.
Riset Transisi Bersih menunjukkan dampak kebijakan nikel yang kontraproduktif. Larangan ekspor bijih mentah dan insentif pembangunan smelter memicu over investment dan over production. Kapasitas smelting nikel melonjak 15 kali lipat, dari 200 ribu ton pada 2016 menjadi 3 juta ton pada 2023. Dalam beberapa tahun ke depan, produksi bisa menembus 5,5 juta ton. Kondisi ini membuat harga nikel dunia tertekan, sementara cadangan dalam negeri terkuras cepat.
“Tax holiday, pembebasan bea masuk, dan subsidi energi yang terlalu besar hanya bikin ketidakadilan. Perusahaan asing untung besar, rakyat menanggung biaya lingkungan dan sosial,” tegas Rahman.
Transisi Bersih menilai momentum pergantian menteri keuangan harus menjadi titik balik. Pemerintah diminta berhenti berburu pajak di “kebun binatang” alias masyarakat biasa, dan mulai masuk ke “belantara luas” yakni industri ekstraktif.***
Comments