MAKLUMAT — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat keynote speech dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy 2025 (KataData SAFE 2025), Rabu (10/9/2025).
“Kalau kita bicara penerapan ESG, kita bicara nanti ke depan. Ini pasti akan menjadi satu area yang sangat penting baik dari aspek lingkungan di ekonominya dan aspek sosial. Apalagi kalau kita bicara mengenai masalah governance, tata kelola,” ujar Susiwijono, dikutup dari laman resmi Kemenko Perekonomian.
Kondisi perekonomian global saat ini masih diwarnai tantangan kompleks seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketegangan geo-politik dan geo-ekonomi, hingga volatilitas pasar. Meski begitu, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan kuartal kedua 2025 mencapai 5,12% (yoy) dan pertumbuhan Semester I-2025 sebesar 4,99% (yoy).
Susiwijono menambahkan bahwa fundamental perekonomian nasional yang kuat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan indeks PMI Manufaktur. Hal ini memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk mengintegrasikan prinsip ESG sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global.
Katadata ESG Index menilai delapan sektor menggunakan 80 indikator, dan hasilnya menunjukkan sektor perkebunan serta energi dan pertambangan memperoleh nilai ESG tertinggi. “Kedua sektor ini tidak hanya menjadi andalan ekspor nasional, tetapi juga mencerminkan bahwa tingginya kepatuhan dan kualitas penerapan ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomi nasional,” ungkap Susiwijono.
Selain menegaskan pentingnya ESG, pemerintah juga fokus pada inklusivitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Konsumsi domestik menjadi penopang utama ketahanan ekonomi, sementara kebijakan ditujukan untuk menekan kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan. Di sisi keberlanjutan, Indonesia menetapkan target penurunan emisi dan mendorong pembiayaan hijau melalui kerja sama multilateral seperti G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Susiwijono juga menyinggung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang mencakup standar ESG di seluruh sektor. Proses ini umumnya memakan waktu 5–8 tahun, namun pemerintah bertekad memenuhi standar internasional lebih cepat untuk memastikan tata kelola nasional sesuai standar global.
Untuk menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang ekonomi, pemerintah mengkombinasikan stimulus di sisi demand dan supply. Bantuan sosial, subsidi, insentif industri padat karya, serta diskon tarif transportasi menjadi bagian strategi tersebut.
“Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis. Karena sosial ini sangat-sangat penting sekali, banyak isu yang mungkin harus kita balance dan kita selesaikan bersama-sama antara Pemerintah, dunia usaha, dan juga Katadata yang melakukan riset, serta media bagaimana membuat narasi ke publik,” pungkasnya.
