MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi investigasi independen untuk menyelidiki Amuk Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga akan pembentukan tim untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Kabar tersebut disampaikan anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Pdt Gomar Gultom, usai bertemu Presiden Prabowo dalam rangka menyampaikan sejumlah aspirasi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Pdt Gomar Gultom menandaskan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang juga diamini oleh Prabowo dengan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujarnya.
“Saya kira ini (reformasi kepolisian) juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” sambung Gultom.
Menurutnya, aspirasi tersebut juga sudah sejalan dengan konsep yang lebih dulu dirancang Prabowo sebelumnya. Sehingga Gultom menilai langkah itu ibarat gayung bersambut.
“Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” katanya.
“Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” imbuh Gultom.
Selain itu, anggota GNB yang juga eks Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, menyebut bahwa Prabowo juga telah menyetujui usulan GNB untuk membentuk komisi investigasi independen, dalam rangka menyelidiki ‘prahara Agustus’, yakni serangkaian peristiwa kerusuhan yang terjadi beriringan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia pada 25-30 Agustus 2025 lalu.
Menurut Lukman, komisi investigasi independen tersebut sangat penting dibentuk, agar tidak mendiskreditkan aksi unjuk rasa yang damai.
Kendati demikian, GNB menegaskan tetap menyerahkan detail teknis dan langkah konkret untuk pembentukan tim atau komisi tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu, kan secara damai, sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi,” sorot Lukman.
“Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran, dan itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan macam-macam. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi,” tambahnya.
Diketahui sejumlah pemuka agama dan tokoh bangsa yang menjadi bagian GNB hadir dalam pertemuan tersebut. Selain Lukman Hakim Saifuddin, tampak juga Romo Franz Magnis Suseno, hingga Quraish Shihab.
Tah hanya itu, pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu juga tampak dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
