MAKLUMAT – Para ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), bersama Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), menyerukan tujuh desakan darurat ekonomi. Seruan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” di Ruang Multimedia FEB UGM, Jumat (19/9).
Dosen FEB UGM, Sekar Utami Setiastuti, Ph.D., memaparkan tujuh poin penting yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Pertama, memperbaiki misalokasi anggaran dengan menempatkan dana pada program yang proporsional. Kedua, mengembalikan independensi dan transparansi lembaga negara agar bebas dari intervensi. Ketiga, menghentikan dominasi negara yang dianggap berisiko melemahkan ekonomi lokal, terutama ketika BUMN, TNI, atau Polri ikut bersaing dengan UMKM maupun swasta.
“Desakan keempat adalah deregulasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, dan pemangkasan birokrasi yang menghambat investasi,” ujar Sekar dalam keterangan tertulis laman UGM diunggah, Senin (22/9/2025.
Kelima, menjadikan penanganan ketimpangan ekonomi sebagai prioritas utama. Keenam, menghentikan program populis yang membebani fiskal dan kembali pada kebijakan berbasis bukti serta teknokrasi.
Terakhir, desakan ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas institusi. “Caranya dengan memperbaiki tata kelola demokrasi, menghapus konflik kepentingan, dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik,” tambahnya.
Rendahnya Produktivitas
Panelis lain, Rizki Nauli Siregar, Ph.D., peneliti LPEM UI, menyoroti masalah rendahnya produktivitas generasi muda. “Lebih dari 25 persen anak muda tidak produktif, baik tidak sekolah maupun tidak bekerja. Angka ini bahkan lebih tinggi pada perempuan,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu muncul akibat misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi negara. Situasi yang berulang membuat ekonomi sulit tumbuh sehat.
Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan, menegaskan tujuh desakan darurat ekonomi ini harus dipandang sebagai momentum perbaikan nasional. “Dengan fondasi kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat, kesejahteraan bisa diwujudkan sejalan cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.***
