MAKLUMAT — Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya membuka praktik korupsi yang mencemari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Lembaga itu mengungkap sejumlah modus penyimpangan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), mulai dari laporan keuangan fiktif hingga penggunaan bahan baku berkualitas rendah.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menegaskan setiap dapur MBG mengelola dana sekitar Rp 10 miliar. Dengan total 10.681 dapur aktif di seluruh Indonesia, dana yang beredar mencapai Rp 70 triliun. Besarnya anggaran ini menjadi godaan besar bagi para pengelola muda yang rata-rata baru berusia 26–27 tahun.
“Bayangin uang Rp 70 triliun itu kita turunkan ke dapur. Godaannya besar sekali,” ujar Tigor dalam acara Zona Pangan di Jakarta Selatan, Selasa (7/10).
Menurut Tigor, salah satu modus korupsi yang terdeteksi dilakukan oleh pemasok nakal. Mereka menawarkan bahan baku berkualitas rendah dengan imbalan selisih harga yang bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Tawaran ini sering menggoda para kepala SPPG muda untuk menukar integritas dengan keuntungan pribadi.
“Ada yang tergoda. Digoda yayasan, disuruh beli bahan baku jelek, nanti dapat selisih. Akhirnya kualitas pangan dikorbankan. Beberapa sudah kita pecat,” tegasnya.
Selain itu, Tigor menyebut banyak SPPG tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengawasan proses pemasakan. Ia juga menyoroti laporan keuangan yang sering dimanipulasi dan tidak sesuai fakta lapangan.
Untuk mencegah penyelewengan, BGN kini menerapkan sistem pengawasan berbasis Virtual Account (VA). Setiap dapur hanya diberi satu akun keuangan dan satu kartu ATM, yang hanya bisa diakses dua pihak, yakni perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
“Satu dapur satu ATM. Uangnya cuma bisa diambil dua orang. Itu jangkar pengawasan kami agar dana Rp 10 miliar per dapur tidak diselewengkan. BGN akan terus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran integritas di lapangan. Anak-anak muda harus paham, integritas harus dijaga sejak awal,” papar dia.
