MAKLUMAT — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan permainan kuota haji khusus di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Kuota haji 2024 yang seharusnya diperuntukkan petugas medis dan pendamping jamaah, justru dijual kepada calon jamaah haji khusus dengan harga tinggi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa praktik ini dilakukan oleh sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang seharusnya bertanggung jawab menyiapkan petugas di lapangan.
“Kuota petugas haji dijual kepada calon jamaah. Padahal jatah itu mestinya untuk pendamping dan tenaga medis,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurut dia, kuota petugas haji dialokasikan pemerintah untuk memastikan jamaah mendapat pelayanan kesehatan dan bimbingan yang layak selama ibadah. Namun, sebagian PIHK justru memanipulasi sistem demi keuntungan.
“Setiap rombongan haji harus memiliki pendamping. Tapi kuota itu dijadikan ajang jual beli oleh pihak tertentu,” kata Budi.
Ia menyebut permainan kuota ini mengakibatkan berkurangnya jumlah petugas haji di lapangan. Dampaknya langsung terasa pada kualitas pelayanan jamaah selama musim haji, yakni petugas berkurang dan pelayanan turun. Hal ini jelas merugikan jamaah dan negara.
Dugaan praktik curang ini juga melibatkan asosiasi perusahaan perjalanan haji dan umrah yang diduga melobi pejabat Kemenag agar mendapat jatah kuota lebih besar. Dari hasil penelusuran, KPK menemukan indikasi keterlibatan lebih dari 100 biro perjalanan dalam jaringan jual beli kuota tersebut.
Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan menembus Rp1 triliun. KPK memastikan penyelidikan terus berjalan dan membuka peluang penetapan tersangka baru.
Comments