MAKLUMAT – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya blak-blakan soal syarat di balik gelontoran dana jumbo Rp200 triliun ke Bank Himbara. Di balik tujuan utamanya membangun ekspektasi positif ekonomi, Menkeu memberi dua larangan keras.
Dana stimulus itu haram dipakai untuk spekulasi valuta asing (valas) dan tidak boleh hanya berputar di kalangan konglomerat. Peringatan tegas ini disampaikan Menkeu Purbaya saat berbicara di Acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Sebetulnya kita minta ke perbankan yang terima dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat itu dan nggak boleh beli dolar,” tegas Menkeu Purbaya.
Alasannya jelas. Jika dana sebesar itu dilarikan untuk memborong dolar, stabilitas rupiah bisa terancam. “Karena kalau nggak (dilarang, Red), rupiahnya akan diperlemahkan,” sambungnya.
Purbaya menjelaskan, kebijakan ini adalah “jurus psikologi” untuk melawan pesimisme di tengah tantangan ekonomi global. Tujuannya bukan untuk “gaya-gayaan”.
“Ketika orang menganggap atau berharap memprediksi ekonominya bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja. Jadi saya umumkan waktu itu… sebetulnya untuk membangun ekspektasi yang positif tadi,” ungkapnya.
Meski memberi pagar ketat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi langsung terhadap keputusan kredit di lapangan. Dia percaya perbankan memiliki “ekspertis” yang cukup untuk menyalurkan dana tersebut secara efektif ke sektor-sektor produktif.
Agar strategi ini manjur, Menkeu juga meminta Bank Sentral agar tidak menyerap kembali dana tersebut. Tujuannya, agar likuiditas benar-benar membanjiri sektor riil.
Ini diharapkan memicu persaingan antarbank dalam menyalurkan kredit, yang pada gilirannya akan menekan suku bunga pinjaman dan bunga deposito.
Dampaknya, kata Purbaya, sudah mulai terasa di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sebelumnya dikhawatirkan loyo, justru berbalik menguat signifikan.
“Orang pasar itu pintar-pintar. Mereka akan menganalisa perkataan dalam bentuk posisinya di portofolio,” pungkas Menkeu.
BRI Sudah Salurkan 45%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang mendapat jatah Rp 55 triliun, melaporkan progres cepat. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyebut 45% dari dana Kemenkeu itu telah tersalurkan.
Hery menegaskan bahwa penyaluran ini sejalan dengan arahan Menkeu, yakni fokus pada penggerak ekonomi riil. “Sekitar 45% telah tersalurkan ke lapangan. Sebagian besar dana ini mengalir ke UMKM, karena BRI adalah bank dengan segmen UMKM terbesar di Indonesia,” ujar Hery dikutip dari Kontan, Jumat (3/10/2025).
Hery merinci, dengan rata-rata penyaluran kredit harian BRI yang mencapai Rp1,5 triliun, ia yakin total Rp55 triliun akan terealisasi penuh dalam waktu singkat. “Mungkin ya kalau secara paling lama 2 bulan atau sebulan setengah mungkin udah selesai,” tuturnya optimistis.***
Comments