MAKLUMAT — Jalan panjang itu akhirnya tuntas. Maklumat.id sukses menembus verifikasi ketat Dewan Pers. Pencapaian ini bukan sekadar urusan administratif, tapi menjadi kado simbolik jelang Milad ke-113 Muhammadiyah. Sebuah bukti komitmen pada jurnalisme yang beretika.
Di tengah gempuran media digital yang lebih sering mengejar kecepatan daripada ketepatan, Maklumat.id memilih jalan sebaliknya. Mereka meniti proses panjang demi akuntabilitas.
Bagi Maklumat.id yang selama ini tergabung dalam media ofisial PWM Jatim, sertifikasi ini adalah manifestasi komitmen terhadap marwah jurnalistik. Ini bukan soal selembar kertas pengakuan, melainkan soal tanggung jawab moral dan etika kepada publik. Perjuangan itu tidak instan. Dimulai sejak 4 Maret 2024, tim Maklumat.id berjibaku dengan tumpukan dokumen untuk pendaftaran awal. Prosesnya penuh ujian. Dokumen bahkan sempat dikembalikan pada Agustus 2024 karena dinilai belum lengkap. Namun, semangat untuk menjadi media profesional tak pernah padam. Satu per satu prasyarat rumit itu ditaklukkan. Puncaknya, Maklumat.id dinyatakan terverifikasi administratif pada 1 Juli 2025. Proses berlanjut hingga akhirnya lolos verifikasi faktual pada 15 Oktober 2025. Sertifikat resmi sebagai media profesional akhirnya dikantongi pada 27 Oktober 2025 lalu.
Pencapaian ini terasa istimewa karena hadir tepat menjelang Milad ke-113 Muhammadiyah yang jatuh pada 18 November 2025. “Ini menjadi kado simbolik, bukti bahwa semangat berkemajuan yang diwariskan KH Ahmad Dahlan terus hidup,” kata M Mirdasy, Direktur Utama PT Surya Media Jatim yang menaungi Maklumat.id, Rabu (29/10/2025).
Jika Muhammadiyah berjuang lewat pendidikan, kesehatan, dan dakwah, Maklumat.id memilih berjuang di medan informasi. Maklumat.id ingin menghadirkan jurnalisme yang mencerahkan, berkeadaban, dan berpihak pada kebenaran.
Di usia yang masih muda, Maklumat.id sadar jalan ini belum berakhir. Sertifikat Dewan Pers juga bukanlah garis finis. “Justru, ini adalah garis start. Tanggung jawab baru untuk bekerja lebih keras, menjaga kepercayaan publik, dan menegakkan nilai-nilai pers yang independen kini dimulai,” tutup Mirdasy yang juga ketua LHKP, PWM Jawa Timur.***
