MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional, dengan meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori Pemerintah Kabupaten atas inovasi dari Badan Informasi Geospasial, Selasa (18/11/2025).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, kepada Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn, di Auditorium Sukarman Lt 2, Perpustakaan Nasional RI.
Subandi menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur dan menyebutnya sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja kolektif pemerintah daerah.
“Penghargaan Bhumandala Kanaka ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.
Sekadar diketahui, inovasi yang mengantarkan Pemkab Sidoarjo meraih penghargaan tersebut adalah E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah), yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial.
E-Kenda sendiri, kata Subandi, adalah sebuah sistem peta digital yang memetakan lokasi paket pekerjaan fisik sehingga pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan real time. Sistem ini memungkinkan monitoring proyek secara digital, memudahkan verifikasi lapangan, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan.
Sistem tersebut dirancang untuk memudahkan pemantauan proyek fisik, mengintegrasikan data lokasi paket pekerjaan, serta menyediakan antarmuka yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan untuk mengecek progres dan status pekerjaan.
“E-Kenda lahir dari kebutuhan nyata untuk memperbaiki tata kelola pembangunan, agar setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya cepat dirasakan oleh warga,” tandas Subandi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk terus mendorong pengembangan E-Kenda serta berbagai inovasi digital dalam pelayanan publik.
“Kami akan terus mengembangkan E-Kenda dan memperluas fungsinya, mulai dari monitoring fisik hingga integrasi data perencanaan dan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
“Teknologi harus hadir sebagai alat memperkuat partisipasi publik dan menegakkan transparansi,” sambung Subandi.
Lebih lanjut, Subandi menegaskan bahwa penghargaan tersebut semakin menegaskan posisi Sidoarjo sebagai daerah yang adaptif terhadap transformasi digital dalam pemerintahan. Dengan sistem pemantauan proyek yang lebih transparan, risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan ketidakjelasan lokalisasi proyek dapat diminimalkan.
Ia berharap, aplikasi tersebut dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi.
