Belajar dari Gejolak Negeri: Refleksi Mahasiswa

Penulis: Arif Dwi Purwanto

MAKLUMAT — Perjalanan sebuah bangsa tidak pernah lepas dari dinamika politik. Belakangan ini, kita disuguhi berbagai pemberitaan tentang gejolak negeri, mulai dari konflik kepentingan, perebutan kekuasaan, kasus korupsi, hingga kebijakan pemerintah yang menimbulkan pertanyaan: apakah semuanya benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru lebih menguntungkan kelompok tertentu?

Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan ini? Sering kali, ketika mendengar sebuah berita, kita lebih dahulu menghujat daripada berpikir. Kita mengetahui peristiwa yang terjadi, tetapi belum tentu memahami proses di baliknya.

Kita melihat hasil akhirnya, tetapi tidak selalu berusaha menelusuri siapa yang mengambil keputusan, kepentingan apa yang bermain, dan bagaimana aturan digunakan. Padahal, kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir kritis, memahami persoalan, serta memberikan penilaian berdasarkan fakta.

Salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian publik adalah hubungan antara kekuasaan, kepentingan keluarga, dan etika dalam pemerintahan. Kita tentu masih mengingat polemik perubahan aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden, meskipun usianya belum mencapai batas umum 40 tahun.

Peristiwa tersebut memunculkan perdebatan luas mengenai independensi lembaga negara, etika kekuasaan, dan politik dinasti. Dari sini muncul pertanyaan yang patut kita renungkan: sejauh mana kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mempertahankan pengaruh keluarga atau kelompok tertentu?

Polemik kemudian berkembang pada persoalan dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan. Namun, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa Gibran terbukti berbohong.

Baca Juga  Bidik 4,2 Juta Ha Tambang Ilegal: Pemerintah Gaspol Kembalikan Hutan ke Negara

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan salinan lengkapnya dipublikasikan pada 10 November 2026, mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Mahkamah menyatakan keputusan administrasi tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.

Kedua putusan dari lembaga peradilan yang berbeda itu kembali memunculkan perdebatan mengenai transparansi, keabsahan administrasi, dan tanggung jawab pejabat publik.

Namun, setiap putusan perlu dipahami sesuai konteks hukumnya. Putusan Mahkamah Agung menguji keabsahan surat penyetaraan, bukan seluruh riwayat pendidikan seseorang. Pembatalan keputusan administrasi tersebut juga tidak serta-merta membatalkan jabatan Wakil Presiden.

Di sisi lain, berbagai kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa persoalan integritas masih menjadi pekerjaan besar bangsa ini. Kondisi tersebut mengingatkan kita bahwa pengawasan terhadap kekuasaan harus terus diperkuat. Setiap pejabat publik harus bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

Pengunduran Diri dan Dinamika Kekuasaan

Pada 12 November 2026, publik kembali dikejutkan oleh langkah Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Peristiwa ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sosok yang perjalanan politiknya sejak awal kerap menuai perdebatan kembali menjadi pusat perhatian masyarakat. Langkah tersebut tentu mengundang berbagai pertanyaan mengenai latar belakang dan pertimbangan yang mendasarinya.

Menurut pemberitaan ANTARA dan CNN Indonesia, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus. Karena itu, kita tidak perlu berspekulasi mengenai motif yang belum terkonfirmasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Adapun mengenai waktu pengajuan calon, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan nama-nama tersebut.

Baca Juga  Prabowo Wacanakan Penghematan, Partai Golkar Siap Potong Gaji Kader demi Negara

Dengan demikian, proses pengisian jabatan harus tetap mengedepankan aturan konstitusi dan kepentingan negara. Perkembangan ini juga mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai catatan, informasi mengenai perkembangan pengunduran diri dan proses konstitusional ini berdasarkan pemberitaan hingga 13 November 2026.

Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Warisan

Rangkaian peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Kekuasaan bukanlah milik pribadi atau warisan keluarga. Jabatan publik harus dijalankan berdasarkan aturan, kapasitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Perlu diakui bahwa Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden melalui Pemilu 2024, dan pencalonannya ketika itu didasarkan pada putusan lembaga yang berwenang. Namun, keabsahan proses pencalonan dan perdebatan mengenai etika politik merupakan dua persoalan yang dapat dikaji secara berbeda.

Kita perlu menempatkan persoalan ini secara adil, tanpa kebencian maupun pembelaan yang berlebihan. Kritik terhadap kekuasaan bukan berarti harus membenci seseorang, sebagaimana dukungan terhadap pemimpin bukan berarti membenarkan seluruh kebijakannya.

Negeri ini tidak kekurangan orang yang berambisi menjadi pemimpin. Yang lebih dibutuhkan adalah sosok yang memiliki kejujuran, keadilan, kemampuan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Lalu, di Mana Posisi Mahasiswa?

Inilah bagian yang seharusnya menjadi perhatian kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton yang sibuk mengomentari setiap peristiwa politik. Kita harus belajar memahami persoalan, membaca perkembangan, mengkaji kebijakan, dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta.

Sejarah telah mencatat peran pemuda dan mahasiswa dalam perjalanan bangsa. Dari pergerakan nasional, Sumpah Pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan, hingga Reformasi 1998, generasi muda menjadi bagian penting dari perubahan. Gerakan mahasiswa pada 1998, misalnya, turut mendorong lahirnya tuntutan reformasi dan perubahan dalam sistem pemerintahan.

Baca Juga  Sentil Pengelolaan Tak Efisien, Prabowo Ultimatum Para Eks Pimpinan BUMN

Namun, keberanian berbicara harus diimbangi dengan ilmu dan kematangan berpikir. Jangan sampai hari ini kita begitu lantang mengkritik pemimpin yang tidak amanah, tetapi ketika suatu saat mendapat kesempatan memimpin, justru mengulangi kesalahan yang sama.

Mahasiswa perlu memulai perubahan dari lingkungan terdekat: disiplin dalam belajar, bertanggung jawab dalam organisasi, jujur dalam menjalankan tugas, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.

Dalam menyikapi persoalan politik, kita juga perlu membiasakan diri membaca sumber resmi, mempelajari putusan pengadilan, mengikuti perkembangan kebijakan, serta mengadakan diskusi kampus berbasis data. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak hanya menjadi luapan emosi, tetapi memiliki dasar pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kita mungkin memiliki cita-cita besar untuk membangun negeri ini. Namun, kontribusi tidak harus menunggu sampai seseorang menduduki jabatan pemerintahan. Perubahan dapat dimulai dari ruang kelas, organisasi, lingkungan masyarakat, dan berbagai tanggung jawab yang kita jalankan hari ini.

Jangan Mengulangi Kesalahan yang Sama

Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga mampu menawarkan perubahan. Kita tidak ingin melahirkan pemimpin baru yang justru mengulangi persoalan yang selama ini dikritik oleh generasi sebelumnya.

Mahasiswa harus mempersiapkan diri menjadi generasi yang berilmu, berintegritas, dan berani memperjuangkan kepentingan masyarakat. Masa depan bangsa tidak cukup dibangun dengan ambisi meraih kekuasaan, tetapi membutuhkan karakter yang kuat untuk menjalankan amanah.

Pada akhirnya, kita boleh memiliki cita-cita besar untuk memimpin negeri ini. Namun, sebelum berbicara tentang kekuasaan, sudahkah kita mampu memimpin diri sendiri? Sudahkah kita jujur dalam menjalankan amanah-amanah kecil yang dipercayakan kepada kita?

Jangan hanya bermimpi menjadi pemimpin negeri. Persiapkan diri agar ketika amanah itu datang, kita tidak menjadi bagian dari persoalan yang dahulu kita kritik.

Penulis: Arif Dwi Purwanto

Mahasiswa STIT Muhammadiyah Kediri