Reni Astuti: Pemeriksaan Menstruasi Siswi SMPN 21 Surabaya Tak Boleh Langgar Privasi Anak

Reni Astuti

MAKLUMAT –Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr Reni Astuti menyoroti tindakan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi SMPN 21 Surabaya. Ia menilai tindakan tersebut kurang tepat karena menyangkut privasi, martabat, dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan serta rasa aman di lingkungan sekolah.

Reni Astuti yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo) menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan melindungi peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurutnya, setiap kebijakan dan tindakan pendidik di lingkungan sekolah harus memperhatikan prinsip perlindungan anak. Jangan sampai upaya menegakkan kedisiplinan justru membuat siswa merasa takut, tertekan, dipermalukan, atau kehilangan rasa aman.

“Sekolah semestinya menjadi ruang pendidikan yang melindungi peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis,” ujar Reni dalam keterangannya, Ahad (22/11/2026).

Ia memahami guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik. Namun, tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan cara yang tepat, tanpa mengabaikan hak dan martabat anak.

Reni menekankan pendidikan karakter dan penerapan sekolah ramah anak harus berjalan beriringan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena pembentukan karakter membutuhkan pendekatan pendidikan yang mendidik, proporsional, dan menghormati peserta didik.

Baca Juga  Luncurkan Bulan Guru Nasional di SLB, Mendikdasmen Abdul M’uti: Guru Itu Agen Pembangun Peradaban

“Pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan prinsip sekolah ramah anak. Kita perlu menggunakan cara yang tepat dalam mendisiplinkan anak didik, yang tetap menjaga privasi, kenyamanan, dan martabat mereka,” jelasnya.

Dorong Kemendikdasmen Perkuat SOP Perlindungan Anak

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Reni mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kebijakan dan pedoman penerapan sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan.

Ia meminta prinsip perlindungan anak tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, pembinaan karakter, hingga pelaksanaan tata tertib sekolah.

Mantan anggota DPRD Surabaya tiga periode itu mengatakan Kemendikdasmen perlu memastikan setiap sekolah memiliki pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menerapkan kedisiplinan serta menangani persoalan peserta didik.

Dengan adanya pedoman tersebut, lanjut dia, guru dan tenaga kependidikan memiliki acuan dalam menjalankan pembinaan secara edukatif dan proporsional. Sekolah juga dapat memastikan tidak ada tindakan yang melanggar hak, privasi, maupun martabat anak.

Selain memperkuat aturan, Reni meminta pemerintah meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru mengenai perlindungan anak. Guru perlu mendapatkan pembekalan agar mampu mendidik secara tegas sekaligus bijaksana, termasuk memahami batas-batas tindakan ketika melakukan pembinaan terhadap peserta didik.

Baca Juga  Dorong Standarisasi Nasional Infrastruktur Sekolah, Komisi X Minta Wewenang Renovasi Sekolah Dialihkan ke Kemendikdasmen

Kemendikdasmen Perlu Bersinergi dengan Kemenkes

Reni juga mendorong sinergi antara Kemendikdasmen dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat panduan edukasi kesehatan reproduksi dan menstruasi bagi peserta didik.

Menurutnya, edukasi kesehatan reproduksi harus diberikan dengan pendekatan yang benar, sesuai usia dan perkembangan anak. Panduan tersebut juga diperlukan agar sekolah dan tenaga pendidik memahami cara memberikan edukasi maupun menangani persoalan kesehatan peserta didik tanpa mengabaikan privasi mereka.

“Sinergi lintas kementerian perlu dibangun terkait pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa,” tegasnya.

Ia berharap koordinasi kedua kementerian dapat menghasilkan panduan yang menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, termasuk pengetahuan mengenai menstruasi.

Reni menilai penguatan panduan tersebut penting agar guru memiliki pemahaman yang memadai ketika menghadapi persoalan kesehatan peserta didik. Dengan demikian, penanganannya tetap mengedepankan aspek edukasi, kesehatan, dan perlindungan anak.

Ia kembali mengingatkan bahwa guru tetap harus menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan karakter. Namun, penerapan kedisiplinan tidak boleh mengesampingkan hak dasar peserta didik.

“Guru harus tetap tegas dalam mendidik, tetapi juga bijaksana dan menghormati hak serta martabat anak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan ramah bagi seluruh peserta didik,” pesannya.

Baca Juga  Prabowo Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran, Langkah Konkret Percepat Transformasi Pendidikan

Reni menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh capaian akademik maupun terbentuknya siswa yang disiplin dan berkarakter. Sekolah juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menghargai kebutuhan peserta didik, serta menjamin perlindungan setiap anak selama menjalani proses pendidikan.