MAKLUMAT –Sekitar 400 kepala keluarga (KK) di kawasan Margorukun, Surabaya, terancam terus menghadapi ketidakpastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Persoalan yang berkaitan dengan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut kini mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu berkomitmen mengawal penyelesaian sengketa agar masyarakat memperoleh kejelasan status dan batas tanah.
Upaya penyelesaian persoalan tersebut mendapat perhatian Komite I DPD RI setelah menerima audiensi warga Margorukun. Masyarakat berharap persoalan yang menyangkut tempat tinggal ratusan keluarga itu segera menemukan jalan keluar tanpa harus berlarut-larut.
Ia mendorong seluruh pihak terkait mengutamakan dialog dan mencari solusi melalui koordinasi di tingkat daerah. Persoalan pertanahan tersebut tidak harus selalu dibawa ke tingkat kementerian apabila pemerintah daerah dan pihak terkait memiliki komitmen untuk menyelesaikannya.
“Saya rasa persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan apabila semua pihak memiliki keinginan yang sama untuk mencari solusi. Tidak perlu sampai tingkat menteri jika memang bisa dituntaskan di daerah,” ujar Ning Lia dikutip, Senin (23/11/2026).
Ia berharap pemerintah setempat, warga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT KAI membangun komunikasi untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
Komite I DPD RI Siap Kawal Sengketa Tanah
Dukungan terhadap penyelesaian persoalan Margorukun juga disampaikan Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Ade Yuliasih. Senator asal Banten tersebut menegaskan komitmen Komite I untuk mengawal aspirasi masyarakat agar persoalan yang dihadapi ratusan keluarga itu segera mendapatkan penyelesaian.
Ade menyebut Komite I telah menerima audiensi warga. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Lia Istifhama sebagai anggota Komite I dari daerah pemilihan Jawa Timur yang siap menjembatani proses advokasi.
“Kami sudah menerima audiensi masyarakat. Saya berharap masalah ini cepat selesai. Apalagi ada Ning Lia sebagai anggota Komite I dari daerah pemilihan Jawa Timur yang siap menjembatani advokasi,” kata Ade.
Ade menginginkan penyelesaian sengketa tersebut menghasilkan solusi yang adil atau win-win solution. Dengan demikian, kepentingan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum tetap terlindungi, sementara kepentingan PT KAI sebagai badan usaha milik negara juga mendapat perhatian.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pengukuran ulang bidang tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proses tersebut perlu melibatkan warga dan PT KAI agar batas bidang tanah yang menjadi persoalan dapat diketahui secara jelas.
Melalui pengukuran bersama, pemerintah diharapkan memperoleh data akurat mengenai batas tanah yang ditempati masyarakat dan bidang tanah yang tercatat sebagai aset PT KAI. Langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah sengketa berkepanjangan sekaligus memberikan dasar yang lebih jelas bagi penyelesaian persoalan.
Ade menegaskan Komite I DPD RI tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian apabila penyelesaian di daerah menemui jalan buntu.
“Kalau masalah ini tidak selesai di tingkat lokal, maka kami akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat Komite I. Sebab, Kementerian ATR/BPN merupakan mitra kerja Komite I DPD RI,” tegasnya.
Ning Lia Minta Warga Siapkan Dokumen Tanah
Menanggapi dukungan Komite I DPD RI, Ning Lia menyampaikan apresiasi atas perhatian pimpinan komite terhadap persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat Margorukun.
Ia berharap koordinasi antara warga, pemerintah kelurahan, ATR/BPN, dan PT KAI segera berjalan sehingga menghasilkan kejelasan mengenai status serta batas tanah yang menjadi persoalan.
Ning Lia juga mengingatkan masyarakat agar menyiapkan bukti kepemilikan dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tanah yang mereka tempati. Kelengkapan dokumen tersebut diperlukan untuk membantu proses penelusuran dan penyelesaian persoalan pertanahan.
“Tentunya warga harus menyertakan bukti dan dokumen pendukung. Kami berharap masalah ini segera tuntas,” ujar senator alumni Universitas Airlangga itu.
Bagi sekitar 400 keluarga di Margorukun, penyelesaian sengketa ini bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Mereka membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat tinggal sekaligus bagian penting dari kehidupan keluarga.
Melalui pengawalan Ning Lia bersama Komite I DPD RI, warga berharap koordinasi dengan pemerintah daerah, ATR/BPN, dan PT KAI dapat menghasilkan penyelesaian yang jelas serta melindungi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan status aset negara.













