MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dinilainya tidak efisien dan telah merugikan negara sejak lama.
Ia menyebut, kondisi tersebutlah yang mendorong pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk membentuk Badan Pengeola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diharapkan dapat mengelola kekayaan negara yang berasal dari BUMN.
Hal itu ia sampaikan ketika memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya telah menghimpun seluruh kekuatan aset negara dalam satu sistem pengelolaan terpusat dengan nilai fantastis, mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika.
“Saya sudah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam 1 manajemen dalam satu pengelolaan yang nilainya 1 triliun dolar Amerika. Lengkapnya 1,040 miliar dolar Amerika asset under management,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pengelolaan BUMN yang sebelumnya terpecah-pecah di masing-masing perusahaan menjadi kendala tersendiri, sehingga sulit untuk dikelola secara efektif. Kondisi itulah yang melatarbelakangi pembentukan BPI Danantara sebagai entitas utama pengelola BUMN.
“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” tandas pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Ultimatum Para Eks Pimpinan BUMN
Lebih lanjut, Prabowo mewanti-wanti para mantan pimpinan BUMN untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan negara tersebut selama masa kepemimpinannya dahulu. Ia menegaskan tidak akan ragu untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Saya katakan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja kau, siap-siap kau dipanggil Kejaksaan!” tegasnya.
Prabowo menandaskan, peringatan yang ditegaskannya itu bukan sekadar retorika. Ia menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola BUMN yang bersih dan bertanggung jawab, serta menolak anggapan bahwa dirinya hanya berani berbicara di atas podium.
“Kan mereka ngejek Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Lu jangan nantang gue lu! Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.
Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sendiri diikuti oleh sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, serta seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, pimpinan DPRD, hingga unsur Forkopimda se-Indonesia.
Rakornas yang bertajuk sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas presiden untuk mempercepat langkah pembangunan nasional menuju Indonesia emas itu, sekaligus menjadi wadah evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 serta penyusunan strategi dan sinkronisasi program untuk tahun anggaran 2026.
