Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta berlangsung secara tertutup.
“TNI mengutamakan kesiapan kemampuan pasukan. Panglima sudah mempersiapkan satu brigade,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi Puspen TNI, Selasa (27/1/2026).
Menurut Sjafrie, TNI siap menjalankan tugas pengamanan apabila misi perdamaian tersebut dijalankan sesuai mandat internasional.
Usai rapat, Sjafrie menyampaikan dirinya telah melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelaksanaan tugas-tugas strategis TNI yang bersifat dinamis, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu laporan mencakup pengerahan Satgas Jembatan TNI AD di tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak bencana alam.
Sjafrie juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo saat pertemuan di Hambalang sehari sebelumnya, yang menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan.
“Presiden menegaskan agar pengelolaan anggaran pertahanan dilakukan secara efisien dan akuntabel, serta disertai penegakan hukum terhadap setiap penyimpangan,” kata Sjafrie.
Kehadiran Panglima TNI mendampingi Menhan dalam rapat tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan DPR RI dalam merumuskan serta memperkuat kebijakan pertahanan nasional, termasuk kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.














