MAKLUMAT – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik di tengah polemik pasokan energi antara Indonesia dan Singapura. Pemerintah juga mencari sumber pasokan dari sejumlah negara untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menyampaikan jaminan tersebut pada Selasa (27/10/2026), sekaligus merespons sorotan Singapura terkait impor BBM RON 90 oleh Indonesia setelah pemerintah memangkas ekspor gas alam ke negara tersebut.
Bahlil mengakui Indonesia masih mengimpor BBM RON 90 dari Singapura. Untuk mengamankan pasokan energi, ia berencana mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan Tiongkok, guna memperoleh kepastian pasokan.
“Dan mulai besok saya akan berangkat ke beberapa negara, termasuk India, China, dan beberapa negara untuk mendapatkan kepastian pasokan,” kata Bahlil.
Bahlil Pastikan Cadangan BBM Sesuai Standar Nasional
Bahlil meminta masyarakat tetap tenang karena pemerintah berupaya menjaga ketersediaan BBM nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan BBM dalam waktu dekat, tetapi juga berupaya mengamankan pasokan melalui kontrak jangka panjang.
“Rakyat Indonesia, tenang. Insyaallah saya memberikan jaminan, atas arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto, bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional,” ujarnya.
Bahlil juga memastikan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan dua prioritas pemerintah, yakni menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan pasokan energi tetap tersedia di tengah dinamika hubungan perdagangan energi dengan negara tetangga.
Said Didu Soroti Ketergantungan Impor dari Singapura
Di tengah polemik tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dari Singapura.
Menurutnya, kilang-kilang minyak di Singapura dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar Indonesia. Perubahan negara pemasok berpotensi memengaruhi pasar bagi kilang-kilang tersebut.
“Singapura itu bangun kilang untuk pasar Indonesia. Kalau Indonesia beli dari negara lain, maka kilang mereka bisa bangkrut,” ungkap Said Didu.
Ia juga mengeklaim Indonesia selama bertahun-tahun menjadi pembeli tetap BBM dari Singapura melalui praktik yang disebutnya melibatkan mafia BBM.
“Bertahun-tahun Indonesia dibuat jadi pembeli pasti BBM dari Singapura lewat mafia BBM,” tandasnya.
Said Didu turut mengungkapkan pengalamannya diusir dari sebuah rapat di DPR karena menolak pemaksaan pembelian BBM dari Singapura. Namun, klaim mengenai praktik mafia BBM dan pemaksaan pembelian tersebut merupakan pernyataan Said Didu yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia menyalurkan ekspor gas alam ke Singapura melalui dua titik pengiriman, yakni Natuna dan Sumatra.
Sebelum pemangkasan, total pasokan gas dari kedua titik tersebut mencapai 409,55 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMscfd). Pemerintah kemudian memutuskan memangkas pasokan gas sebesar 31 MMscfd.
Kebijakan tersebut berlangsung ketika Indonesia masih mengimpor BBM RON 90 dari Singapura. Situasi ini menyoroti hubungan perdagangan energi kedua negara yang melibatkan komoditas berbeda, yakni ekspor gas alam dari Indonesia dan impor BBM dari Singapura.
Tantangan Kemandirian Energi
Polemik pasokan gas dan impor BBM memperlihatkan pentingnya strategi energi yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan jangka pendek, tetapi juga kepastian pasokan dan daya tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
Rencana pemerintah mencari kontrak pasokan jangka panjang dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas energi. Namun, diversifikasi pemasok perlu disertai perhitungan harga, kapasitas kilang, biaya distribusi, dan keandalan pasokan agar tidak sekadar memindahkan ketergantungan dari satu negara ke negara lain.
Jaminan harga BBM bersubsidi tidak naik perlu didukung pengelolaan pasokan dan pembiayaan energi yang terukur. Dengan demikian, kepastian harga bagi masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
