MAKLUMAT – Cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) sejak Kamis (27/11) memicu banjir, banjir bandang, serta longsor di sejumlah kabupaten dan kota. Total 12 warga dilaporkan meninggal dan sekitar 12.000 jiwa terdampak. Pemerintah Provinsi Sumbar bersama BNPB langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memperkuat penanganan darurat.
Di Kota Padang, empat warga tewas setelah arus banjir besar menghantam permukiman di bantaran Sungai Minturun, Lubuk Minturun, Koto Tengah, sekitar pukul 04.00 WIB. Material batang pohon dan lumpur merusak rumah warga. Jembatan penghubung di Koto Luar, Kecamatan Pauh, juga putus akibat hantaman material yang terbawa arus.
BPBD Kota Padang memprioritaskan evakuasi, pengamanan area rawan, serta pelayanan warga terdampak. Pendataan terus diperbarui. Cuaca ekstrem tercatat berdampak di 17 kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan. Banjir, longsor, dan pohon tumbang dilaporkan di sedikitnya 14 titik.
BNPB–Pemprov Sumbar Gelar Rakor Darurat
Menindaklanjuti rapat tingkat menteri penanganan bencana hidrometeorologi, BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumbar menggelar rakor penanganan darurat pada Kamis sore (27/11). Rakor dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Dr. Rustian, dengan dihadiri unsur forkopimda.
Rustian menegaskan pentingnya penetapan status kedaruratan di daerah terdampak untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dari seluruh unsur pentaheliks. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumbar telah menetapkan status tersebut.
Ia juga meminta agar pos komando (posko) terpadu dibentuk di wilayah administrasi terdampak. Melalui posko, seluruh operasi tanggap darurat dapat berjalan dalam satu rantai komando, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pada tingkat provinsi, pos pendamping akan memberikan dukungan penuh untuk kabupaten/kota.
“Catat kebutuhan detail dalam proses operasi penanganan darurat,” ujar Rustian di Kantor Gubernur Sumbar. Menurutnya, dalam dua hari terakhir, data kebutuhan dasar tambahan telah diserahkan ke Sekda dan diteruskan ke BNPB.
Rustian juga menekankan perlunya pendataan kerusakan infrastruktur secara detail sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Jika relokasi warga diperlukan, pemerintah daerah harus menyiapkan konsep lokasi dan teknis pelaksanaannya.
BNPB Salurkan Bantuan Darurat
Sebelum rakor berlangsung, Sestama BNPB menyerahkan bantuan darurat kepada Pemerintah Provinsi Sumbar serta sejumlah kabupaten/kota, yakni Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, dan Padang. Bantuan sebelumnya juga telah diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Polda Sumbar turut menerima dukungan logistik untuk memperkuat operasi lapangan.
Bantuan terdiri dari paket pangan seperti sembako dan makanan siap saji, serta bantuan non-pangan berupa kasur lipat, hygiene kit, family kit, tenda pengungsi, tenda keluarga, selimut, alat kebersihan, perahu karet, genset, dan gergaji mesin.
“Penanganan darurat harus berjalan cepat, efektif dan terkoordinasi,” tegas Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.***
