MAKLUMAT — Upaya mitigasi pascaerupsi Gunung Semeru bergerak cepat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama lima hari sejak Rabu (26/11). OMC menjadi langkah kunci untuk menekan potensi banjir lahar dingin yang mengancam Kabupaten Lumajang setelah letusan Semeru pada 19 November 2025.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menegaskan pihaknya langsung menyasar wilayah hulu. Ia menuturkan, operasi cuaca dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan di daerah rawan lahar dingin. “Kami memonitor kondisi setiap hari. Jika potensi hujan tinggi muncul, kami segera melakukan intervensi. Tujuannya, curah hujan di hulu tidak ekstrem dan potensi banjir lahar bisa ditekan,” ujarnya, Kamis (27/11).
Selain menjaga wilayah hulu, OMC ikut mengantisipasi potensi hujan lebat hingga ekstrem yang berisiko memicu longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya di berbagai wilayah Jawa Timur.
BNPB Dorong Relokasi
Seiring upaya pengurangan risiko cuaca, BNPB mempercepat penanganan pascaerupsi. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, pada Selasa (25/11). Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang segera memulai proses relokasi warga yang terdampak parah.
Suharyanto mendorong Pemkab mendata ulang rumah-rumah yang hilang atau rusak berat. Ia menekankan pentingnya dialog intensif antara pemerintah dan masyarakat agar titik relokasi dapat disepakati bersama. “Relokasi harus mengutamakan keamanan. Kalau lokasi awal di Sumbermujur terlalu jauh dari mata pencaharian warga, pemerintah bisa membuka opsi lahan lain asalkan benar-benar aman,” katanya.
Ia juga membuka peluang bagi warga untuk mengusulkan lahan milik kerabat sebagai alternatif lokasi hunian baru. Menurutnya, opsi itu bisa ditempuh selama pemerintah daerah memastikan keselamatan dan kelayakannya. “Bu Bupati perlu memastikan ketersediaan lahan untuk 221 warga terdampak. Kita cari lokasi terbaik untuk jangka panjang,” tegasnya.
Fasilitas Pengungsian
Tujuh hari masa tanggap darurat kembali diberlakukan. BNPB memastikan dukungan logistik tetap mengalir untuk warga yang mengungsi secara sementara. Suharyanto menyebut jumlah warga yang bertahan di pos pengungsian bersifat fluktuatif dan tidak menetap.
Ia meminta perangkat Early Warning System (EWS) dan kamera pantau yang rusak akibat erupsi segera diperbaiki. “Kalau aktivitas gunung mereda, semua perangkat harus dipasang ulang. Kalau kualitas lama tak lagi memadai, pemerintah harus membangun sistem baru yang lebih aman,” katanya.
BNPB juga mendorong Pemkab Lumajang mengusulkan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke pemerintah pusat setelah masa darurat selesai. Suharyanto bahkan meminta desain pos pengungsian dibuat lebih fungsional. “Pengungsian jangan seperti gudang. Bangun gedung serbaguna yang bisa dipakai warga untuk sekolah atau pertemuan saat tidak ada bencana,” jelasnya.
